Kinni.id, Bandar Lampung – Ketua Umum Himpunan Masyarakat Transparansi (Himatra) Lampung, Taufik Hidayatullah, mengapresiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung atas kinerjanya.
Pasalnya, Lampung baru saja mencatat sejarah dalam dunia pendidikan dengan mengalami deflasi pendidikan sebesar 15 persen. Kondisi itu dipicu oleh kebijakan Gubernur yang menghapus pungutan uang komite sekolah.
Taufik menilai kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Ia menegaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, komite sekolah tidak memiliki kewajiban menarik iuran dari orang tua siswa.
“Komite itu bukan untuk sumbangan orang tua. Komite justru bisa menarik sumbangan dari CSR perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Kalau orang tua, enggak ada kewajiban karena komite itu tidak memberikan wewenang kepada pengurus komite untuk menarik iuran kepada orang tua,” jelas Taufik, Kamis (4/9).
Ia menambahkan, kebijakan penghapusan uang komite akan memberi dampak positif bagi perekonomian keluarga. Dengan dihapusnya kewajiban membayar komite, dana yang semula dikeluarkan orang tua dapat dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga.
“Jelas dengan uang komite dihapuskan, artinya uang orang tua beralih. Yang tadinya untuk membayar uang komite, kini bisa untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Pada akhirnya, ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.
Himatra Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan pendidikan gratis di Provinsi Lampung.
“Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan yang tepat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas bagi semua kalangan,” tandas Taufik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Penurunan ini terjadi di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, salah satunya dipicu oleh penghapusan uang komite sekolah.
Secara umum, inflasi tahun ke tahun (y-on-y) Lampung pada Agustus 2025 hanya 1,05 persen, lebih rendah dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen. Inflasi Lampung masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Namun, yang mengejutkan adalah peran kelompok pendidikan sebagai penekan inflasi daerah. Dari empat subkelompok, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah yang turun tajam 51,23 persen. Sebaliknya, pendidikan tinggi naik 11,95 persen dan pendidikan lainnya meningkat 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi (y-on-y) sebesar 0,98 persen, terutama dipicu penurunan biaya SMA/SMK, SMP, dan SD.
Kondisi ini kontras dengan tingkat nasional. Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan secara nasional justru mencatat inflasi (y-on-y) sebesar 1,43 persen, dengan tiga subkelompok mengalami kenaikan. Hanya pendidikan menengah yang turun tipis 0,40 persen. Artinya, saat biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, Lampung justru mengalami deflasi tajam.
Dampak Kebijakan Penghapusan Uang Komite
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung.
Menurut dia, penurunan harga dipengaruhi optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah.
Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.
Jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, lanjut Ganjar, kebijakan ini bisa menjadi model pembangunan SDM. Namun, penurunan biaya yang terlalu tajam tetap perlu diantisipasi agar tidak mengganggu mutu layanan pendidikan.
“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi Lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Ganjar.
Dengan kondisi ini, era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah. (Kn/*)
