KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG — Permintaan tapioka global terus melemah sepanjang 2024–2025, terutama di sektor kertas dan pangan. Kondisi ini berdampak langsung pada harga singkong di Lampung. Harga yang sempat dipatok pemerintah Rp 1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen, kini di lapangan banyak diberlakukan potongan hingga 40 persen. Akibatnya, harga riil yang diterima petani hanya berkisar Rp 1.000–1.100 per kilogram.
Tren penurunan harga juga dirasakan di berbagai sentra produksi singkong nasional, seiring anjloknya harga tepung tapioka atau aci. Pada akhir 2024 harga aci masih Rp 5.600 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp 4.500 per kilogram, bahkan lebih rendah di beberapa daerah.
Lampung merupakan sentra produksi tepung tapioka terbesar di Indonesia. Hingga 2024, luas tanam ubi kayu di Lampung mencapai 239.994 hektare dengan total produksi 7,16 juta ton. Dari jumlah itu, industri pengolahan menghasilkan 1,79 juta ton tepung tapioka dengan nilai produksi menembus Rp 10,7 triliun.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat ada 67 industri tapioka yang tersebar di sembilan kabupaten, terdiri dari 32 perusahaan skala besar dan 35 industri skala menengah. Konsentrasi terbesar berada di Lampung Tengah dengan 36 perusahaan. Industri besar seperti PT Budi Acid Jaya, PT Florindo Makmur, PT Umas Jaya Agrotama, PT Sungai Bungur Indo Perkasa, dan PT Bintang Lima Menggala menjadi penggerak utama produksi. PT Sinar Pematang Mulia II di Lampung Tengah, misalnya, memiliki kapasitas hingga 500 ton per hari atau 182.500 ton per tahun.
Tren Global Melemah
Di tingkat global, permintaan tapioka menurun terutama di sektor kertas dan pangan. Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand mencatat harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari US$568 per ton pada awal 2024 menjadi US$405–450 per ton per Agustus 2025. Penurunan itu menekan harga singkong petani Lampung.
Di dalam negeri, Instruksi Gubernur Lampung No. 2/2025 sempat menetapkan harga Rp 1.350 per kilogram (tanpa ukur kadar pati dan potongan maksimal 30 persen). Namun, sejak April 2025 harga di lapangan turun ke Rp 1.000–1.100 per kilogram dengan rafaksi hingga 40 persen.
Stok tepung tapioka di Lampung juga menumpuk hingga 400 ribu ton. Dari hasil produksi tahun ini, hanya sebagian kecil yang terserap pasar, sehingga tekanan harga semakin berat bagi industri maupun petani.
Suara MSI: Kemitraan dan Diversifikasi
Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Lampung, Helmi Hasanuddin, menilai harga singkong di tingkat petani berpotensi terus turun hingga awal 2026. Menurut dia, perlu pola kemitraan konkret antara industri dan petani.
“Petani singkong perlu menjalankan panca usaha tani dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Pola ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil dan menjaga keberlanjutan industri tapioka,” ujar Helmi di Bandar Lampung, Rabu (20/8/2025).
Ia juga menyinggung opsi diversifikasi ke jagung, dengan catatan berbasis ekosistem bisnis yang terintegrasi. “Beralih ke jagung bisa dilakukan, tapi harus berbasis eco region yang dibina berkelanjutan. Perlu pengering skala kecamatan, serta kemitraan dengan UMKM pakan dan peternak lokal dalam satu kawasan close loop bisnis. Ini harus dibangun di luar pola kemitraan dengan kartel besar,” ujarnya.
Pandangan HPPTI: Proteksi Pasar
Sekretaris Himpunan Perusahaan Tepung Tapioka Indonesia (HPPTI), Tigor Silitonga, menilai tren penurunan penggunaan tapioka di dunia, khususnya pada industri kertas, berdampak serius bagi petani Lampung.
“Penggunaan kertas sudah jauh berkurang karena media elektronik semakin dominan. Kondisi ini ikut menekan permintaan tapioka, sehingga harga singkong di tingkat petani ikut terimbas,” kata Tigor.
Ia menekankan pentingnya proteksi pasar domestik. “Pembatasan impor harus jadi prioritas agar produk dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan pola kemitraan antara petani dan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Meski ada wacana diversifikasi ke jagung, Tigor menilai itu bukan solusi utama. “Jagung butuh perawatan maksimal dan ancaman hama belalang bisa muncul. Sementara singkong sudah membudaya dan mudah tumbuh, sehingga petani tidak bisa begitu saja meninggalkan tanaman ini,” ujarnya.
Pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung Rp 5.500 per kilogram dan menugaskan Bulog menyerap hingga 1 juta ton pada 2025. Kebijakan ini memberi kepastian harga bagi petani yang mencoba rotasi tanaman.
Namun, baik MSI maupun HPPTI sepakat singkong tetap akan menjadi komoditas utama Lampung. Strategi jangka panjang adalah memperkuat industri tapioka nasional melalui efisiensi produksi, proteksi pasar, serta pola kemitraan berkelanjutan antara petani dan industri. (Kn/*)
