Kinni.id, Bandarlampung – Di tengah upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat fiskal daerah, DPRD Provinsi Lampung menyoroti potensi besar sektor pertanian yang dinilai belum tergarap secara optimal. Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung sekaligus Anggota Komisi II, Fatikhatul Khoiriyah, mendorong reformasi menyeluruh terhadap Balai Sertifikasi Benih melalui digitalisasi layanan dan pengawasan yang lebih ketat agar mampu menjadi mesin baru penghasil PAD sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Menurut Fatikhatul, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penopang produksi pangan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional dan transparan. Salah satu sumber yang perlu dioptimalkan, kata dia, adalah Balai Sertifikasi Benih.
“Ini momentum untuk mendorong pemerintah memaksimalkan potensi PAD. Salah satunya berasal dari sektor pertanian melalui Balai Sertifikasi Benih yang harus terus ditingkatkan,” tegasnya, Selasa (4/8).
Ia menjelaskan, semakin banyak benih yang mengantongi sertifikat resmi, semakin besar pula peluang petani memperoleh hasil panen yang berkualitas. Benih unggul yang telah tersertifikasi diyakini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan risiko gagal panen.
Namun, menurutnya, peningkatan kualitas layanan harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola. Fatikhatul menegaskan Balai Sertifikasi Benih harus terbebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Komisi II DPRD Lampung, lanjutnya, telah melakukan pengawasan langsung ke Balai Sertifikasi Benih. Hasil peninjauan tersebut melahirkan rekomendasi agar seluruh proses sertifikasi berbasis digital sehingga lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.
“Seluruh proses sertifikasi harus terdigitalisasi. Dengan begitu semua tercatat, prosesnya transparan, penerimaan daerah jelas, dan tidak ada lagi ruang bagi praktik pungutan liar,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan bagi petani dan produsen benih, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan setiap penerimaan benar-benar masuk ke kas pemerintah.
Selain reformasi tata kelola, Fatikhatul juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas penyuluh pertanian. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar jumlah penyuluh, melainkan kapasitas dan efektivitas mereka dalam mendampingi petani.
“Kita harus memperkuat kapasitas SDM penyuluh. Kehadiran mereka harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, karena penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian,” ujarnya.
Meski mengakui penambahan jumlah penyuluh bergantung pada kemampuan anggaran daerah, ia menegaskan sektor pertanian harus memperoleh dukungan fiskal yang memadai apabila Lampung ingin menjadi salah satu penyangga pangan nasional.
Fatikhatul menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, yang diterjemahkan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, harus dibarengi dengan keberpihakan anggaran.
“Kalau ketahanan pangan menjadi prioritas, maka keberpihakan anggaran juga harus nyata. Dinas-dinas yang menopang sektor pertanian wajib diperkuat agar target menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional benar-benar bisa diwujudkan,” pungkasnya. (Kn/*)
