KINNI.ID, LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menyiapkan solusi sementara berupa penerbitan izin bagi pengrajin genteng dan batu bata yang terdampak penghentian produksi akibat terhambatnya akses bahan baku tanah liat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhamad Ghofur, mengatakan rapat digelar sebagai respons atas aduan pengrajin dari Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah.
“Sudah dua bulan terakhir ini banyak pengrajin yang berhenti beroperasi. Tentu ini berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” kata Ghofur, Senin di Gedung DPRD Provinsi Lampung, (20/4/2026).
Menurut dia, DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) tengah mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan.
“Alhamdulillah, solusi sementara sudah kita temukan. Ini untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dengan menerbitkan surat izin sementara,” ujarnya.
Ghofur menegaskan jumlah masyarakat terdampak cukup besar. Jika diakumulasikan dari dua daerah, dampaknya menyangkut puluhan hingga ratusan ribu jiwa.
“Masyarakat tidak bisa menunggu. Mereka datang ke sini meminta solusi dari wakilnya,” katanya.
Ia menambahkan, izin sementara merupakan langkah darurat sembari menyiapkan solusi jangka panjang berupa regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi para pengrajin.
“Untuk jangka panjang, kita siapkan payung hukum agar usaha mereka bisa berjalan aman, nyaman, dan tidak melanggar aturan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Sendang Asri, Lampung Tengah, Dedi, mengatakan penghentian produksi berdampak luas terhadap ekonomi warga, terutama di Kecamatan Sendang Agung yang mayoritas penduduknya bergantung pada industri tersebut.
“Kalau bahan baku berhenti, semua ikut berhenti. Masyarakat sekarang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Menurut dia, kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial jika tidak segera diatasi.
Para pengrajin berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan dan roda ekonomi masyarakat tetap terjaga. (Kn)
