Kinni.id, Bandarlampung – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Kawasan Bakauheni Harbour City yang menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung resmi ditarik dari Program Strategis Nasional.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mengatakan, adapun alasan penarikan tersebut karena pembangunan Bakauheni Harbour City bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
” Penarikan ini didasari adanya kebijakan penghapusan proyek strategis nasional. Secara tata kelola merupakan kewenangan kementerian BUMN melalui PT ASDP, ” katanya saat rapat paripurna DPRD Lampung, Rabu (8/11/2023).
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengatakan, secara kewilayahaan Bakauheni Harbour City itu memang lahan Pemerintah Provinsi.
” Secara kewilayahaan itu memang lahan Pemerintah Provinsi, tapi tata kelola itu ASDP. Pada prinsipnya agar tidak tumpang tindih dalam pengelolaan, ” ujarnya.
Gubernur Arinal, mengatakan, jika pembangunan Bakauheni Harbour City ditangani oleh pemerintah pusat diharapkan dapat terkelola secara maksimal.
” Sehingga Bakauheni Harbour City ini mampu berfungsi menjadi lebih baik dan efisien. Fungsinya tidak hanya sebagai pariwisata, melainkan juga supaya bakauheni ini menjadi lebih terkenal. Karena kita punya Kiluan, Pahawang, anak Gunung Krakatau, dan transportasi angkutan penyebrangan juga akan disalurkan ke dalam pariwisata, ” kata Arinal.
Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPRD Lampung juga menyampaikan raperda APBD Provinsi sekaligus persetujuan rancangan Perda.
Adapun persetujuan tersebut mengenai tata kelola pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk ternak, penyelenggaraan koperasi dan UMKM, Investasi dan kemudahan berusaha, pembangunan kawasan terpadu Bakauheni Harbour City, pencegahan dan penanggulangan penyakit di provinsi lampung, dan penanggulangan bencana.(Lia)
