Kinni.id, Lampung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Makhgasana, Senin (2/11/2026).
Rapat Paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat, Edi Novial.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Ketua DPRD Edi Novial.
Ketua DPRD Edi Kovial mengatakan, penyampaian Nota Pengantar APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai tahap awal pembahasan APBD.
“APBD harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, terutama penanganan infrastruktur jalan, peningkatan kesejahteraan petani kopi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Setelah dibuka oleh Ketua DPRD, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Nota Pengantar oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mansus dan akan dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah.
Bupati Lambar Parosil Mabsus menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen rencana keuangan tahunan. APBD 2027 disusun selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“APBD adalah alat untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung Barat,” ujarnya.
Parosil turut memaparkan capaian indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat tercatat meningkat dari 4,36 persen pada tahun 2024 menjadi 5,45 persen pada tahun 2025. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,68 persen menjadi 9,93 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 72,41 menjadi 73,14.
Memasuki tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengusung tema pembangunan Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi Pertanian dan Inovasi Daerah Menuju Lampung Barat yang Berdaya Saing dan Sejahtera.
Tema tersebut dijabarkan dalam enam prioritas pembangunan, yakni yang pertama Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, ke dua Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, ke tiga Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, ke empat Pembangunan infrastruktur strategis dengan prioritas penanganan jalan rusak berdasarkan urgensi, ke lima Penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan, serta keenam Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan.
Bupati menekankan, hilirisasi komoditas unggulan, khususnya kopi, menjadi kunci transformasi ekonomi. Lampung Barat tidak akan lagi bertumpu pada penjualan produk primer, melainkan mendorong pengolahan, peningkatan mutu, dan penciptaan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan petani.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat berjalan konstruktif bersama DPRD demi menghasilkan APBD yang berkualitas, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (ADV)
