Kinni.id, Bandar lampung – Kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Meski jalan tol dinilai bukan faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut diyakini berdampak terhadap biaya logistik, mobilitas barang dan orang, hingga berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin, menilai dampak kenaikan tarif mulai terlihat dari menurunnya volume kendaraan yang melintas di jalan tol.
“Secara kasat mata volume kendaraan di jalan tol menurun. Kemungkinan besar karena banyak pengguna kembali memilih jalur non-tol setelah tarif naik. Untuk memastikan angkanya memang perlu penelitian lebih lanjut,” kata Usep, Selasa (7/7).
Menurutnya, kenaikan tarif menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama sektor angkutan logistik yang mengirim hasil pertanian dan perkebunan dari Lampung ke Pulau Jawa.
Ia menjelaskan, jika sebelumnya biaya tol sekitar Rp200 ribu dan kini meningkat menjadi Rp250 ribu, pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan, yakni memangkas margin keuntungan atau membebankan kenaikan biaya kepada konsumen melalui harga jual.
“Pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen yang akan menanggung kenaikan biaya tersebut. Kondisi ini terjadi ketika daya beli masyarakat juga sedang menghadapi berbagai tekanan,” ujarnya.
Usep mengatakan beban pelaku usaha saat ini tidak hanya berasal dari tarif tol. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga antrean BBM subsidi yang menghambat operasional angkutan turut memperbesar biaya distribusi.
Ia menilai perusahaan angkutan kini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Jalan tol menawarkan waktu tempuh lebih singkat, tetapi dengan biaya lebih tinggi. Sebaliknya, jalur non-tol lebih murah, namun membutuhkan waktu perjalanan lebih lama.
“Pengusaha pasti menghitung efisiensinya. Kalau lewat tol memang lebih cepat, tetapi apakah tambahan biaya itu bisa tertutupi dengan frekuensi perjalanan yang lebih banyak, itu yang menjadi pertimbangan,” katanya.
Usep menambahkan, untuk komoditas yang mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran segar, penggunaan jalan tol masih menjadi pilihan karena kecepatan distribusi sangat menentukan kualitas barang. Namun, untuk komoditas yang memiliki daya simpan lebih lama, kecenderungan beralih ke jalur non-tol dinilai akan semakin besar.
Sementara itu, ekonom sekaligus pakar Pengembangan Wilayah dan Ekonomi Regional Universitas Lampung, Dr. Asrian Hendi Caya, berpandangan bahwa keberadaan jalan tol pada dasarnya merupakan salah satu instrumen infrastruktur sehingga tidak secara langsung menentukan kondisi perekonomian daerah.
Namun demikian, ia menilai kenaikan tarif yang terus terjadi membuat biaya penggunaan jalan tol semakin mahal dan mendorong masyarakat maupun pelaku usaha kembali menggunakan jalur arteri.
“Ketika tarif terus naik, banyak pengguna, terutama angkutan barang dan angkutan umum, memilih kembali ke jalan non-tol karena pertimbangan biaya. Akibatnya, fungsi jalan tol untuk mempercepat mobilitas orang dan barang menjadi tidak maksimal,” ujarnya.
Asrian menegaskan pembangunan infrastruktur semestinya lebih berorientasi pada manfaat ekonomi bagi masyarakat dibandingkan semata-mata mengejar keuntungan finansial.
Menurutnya, tarif jalan tol bersifat elastis. Kenaikan tarif, meskipun relatif kecil, dapat memicu penurunan penggunaan jalan tol secara signifikan karena masyarakat akan mencari alternatif yang lebih murah.
“Kalau tarif semakin tinggi, pengguna akan menghitung ulang biaya perjalanan. Akhirnya banyak yang memilih jalan non-tol meski waktu tempuh lebih lama. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi agar tujuan pembangunan infrastruktur tetap tercapai,” pungkasnya. (Kn/*)
