KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, menyambut positif meningkatnya partisipasi generasi muda Lampung dalam aktivitas investasi pasar modal. Menurut dia, fenomena tersebut menjadi sinyal optimistis bahwa bonus demografi Lampung mulai bergerak menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.
Namun, peningkatan jumlah investor muda dinilai harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal maupun penawaran keuntungan yang tidak rasional.
Heni menilai perkembangan sektor investasi di Lampung menunjukkan tren yang menggembirakan. Meningkatnya jumlah investor, khususnya dari kalangan generasi muda, mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang.
Berdasarkan data terkini, nilai transaksi pasar modal di Lampung hingga April 2026 mencapai Rp 25,03 triliun dengan dominasi investor usia 18–25 tahun sebesar 38,4 persen dari total investor terdaftar.
“Ini merupakan kabar baik bagi masa depan ekonomi Lampung. Bonus demografi mulai menunjukkan arah yang produktif. Namun menjadi investor tidak cukup hanya memiliki keberanian menempatkan dana. Generasi muda harus dibekali pemahaman yang kuat, kemampuan analisis yang baik, serta sikap kritis terhadap berbagai tawaran investasi,” ujar Heni, Senin (8/6/2026).
Menurut dia, meningkatnya minat investasi di kalangan anak muda merupakan peluang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga, memperkuat budaya menabung dan berinvestasi, serta mempersiapkan Generasi Emas Lampung 2045.
Meski demikian, berbagai kasus investasi bodong yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran agar semangat investasi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai antusiasme generasi muda dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar yang jelas. Investasi yang sehat harus didasarkan pada legalitas, pemahaman risiko, serta tujuan keuangan yang terukur,” tegasnya.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Pada kelompok usia 18–25 tahun, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 73,22 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 89,96 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa generasi muda relatif aktif mengakses layanan keuangan, tetapi tetap memerlukan edukasi yang memadai terkait risiko dan perlindungan konsumen.
Heni menilai kondisi itu juga tercermin di Lampung. Kemudahan membuka rekening efek, penggunaan aplikasi investasi digital, dan akses informasi keuangan yang semakin luas harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi dan mengenali risiko.
“Literasi harus berjalan beriringan dengan inklusi. Kita tidak boleh hanya bangga karena jumlah investor meningkat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa masyarakat memahami risiko, mengenali legalitas produk keuangan, dan menyadari bahwa investasi bukan jalan pintas untuk menjadi kaya secara instan,” katanya.
Dari sisi regulasi, Heni menjelaskan bahwa penguatan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penguatan sektor keuangan, termasuk pasar modal, literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, penguatan UMKM, hingga penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga dinilai memperkuat sistem perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital.
“Regulasi sudah memberikan arah yang jelas. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah, OJK, Bursa Efek Indonesia, lembaga pendidikan, pesantren, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan pelaku industri keuangan dapat bersinergi memperluas literasi keuangan hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.
Legislator PKS dari daerah pemilihan Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat itu juga mengingatkan bahwa momentum bonus demografi Lampung harus dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan data SUPAS 2025, jumlah penduduk Lampung mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 46,79. Kondisi tersebut menunjukkan Lampung masih memiliki potensi besar dari kelompok usia produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, Heni mendorong Pemerintah Provinsi Lampung bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, perbankan, perguruan tinggi, dan sekolah menengah untuk memperkuat gerakan literasi investasi yang lebih dekat dengan generasi muda.
“Generasi muda Lampung harus menjadi investor yang bijak, bukan sekadar mengikuti tren. Dengan literasi yang kuat, mereka dapat memanfaatkan peluang investasi secara produktif, terhindar dari berbagai bentuk penipuan keuangan, dan menjadi bagian penting dari terwujudnya Generasi Emas Lampung 2045,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen penguatan literasi keuangan masyarakat, Heni mendorong sejumlah langkah konkret. Pertama, memperluas edukasi pasar modal dan pengelolaan keuangan pribadi di SMA, SMK, pesantren, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda.
Kedua, memperkuat kampanye anti-investasi bodong, anti-pinjaman online ilegal, dan anti-judi online berkedok investasi. Ketiga, mendorong tersedianya layanan konsultasi keuangan yang mudah diakses masyarakat. Keempat, memastikan galeri investasi tidak hanya berfungsi sebagai simbol kelembagaan, tetapi juga aktif memberikan edukasi, simulasi risiko, dan pendampingan investasi yang legal dan bertanggung jawab.
“Sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku industri keuangan akan melahirkan generasi yang lebih melek finansial, produktif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Dengan demikian, manfaat bonus demografi dapat benar-benar dirasakan untuk kemajuan Lampung,” pungkas Heni Susilo. (Kn/*)
