Kinni.id, Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal agar mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Mikdar usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat DPRD Lampung, Senin (20/4/2026). Menurutnya, meski program MBG memiliki tujuan baik, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait penerimaan masyarakat terhadap menu yang disajikan.
“Ada makanan yang memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ini menjadi tantangan karena selera masyarakat berbeda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak awal program ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di setiap daerah, khususnya di sekitar lokasi dapur. Oleh karena itu, bahan baku seharusnya dipasok dari masyarakat setempat, seperti ikan, sayuran, dan komoditas lokal lainnya.
Namun, kenyataannya masyarakat cenderung lebih menyukai makanan berbasis produk pabrikan, seperti roti. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat tujuan utama program.
“Kalau kita beli roti dari pabrik, uangnya keluar dari daerah. Padahal yang diharapkan uang itu berputar di masyarakat sekitar,” kata Mikdar.
Ia mencontohkan, daerah penghasil singkong seharusnya dapat memanfaatkan komoditas tersebut sebagai bahan utama menu makanan. Begitu juga dengan sumber protein, seperti ikan lele, nila, maupun ayam lokal yang lebih mudah diperoleh di desa.
“Tidak harus ikan dori. Di desa tidak ada itu, yang ada ikan lele, nila. Ini yang perlu disosialisasikan agar masyarakat juga bisa menerima,” ujarnya.
Selain penggunaan bahan baku, Mikdar juga menyoroti perlunya pemerataan jumlah penerima manfaat di setiap dapur MBG. Saat ini, terdapat perbedaan signifikan antara dapur yang melayani kurang dari 2.000 orang hingga lebih dari 3.000 orang.
“Kita harapkan ada pemerataan, jangan sampai terlalu timpang antara satu dapur dengan yang lain,” katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi capaian Lampung dalam pelaksanaan program MBG. Provinsi ini disebut menempati peringkat pertama secara nasional, baik dari jumlah dapur maupun penerima manfaat.
“Alhamdulillah, Lampung peringkat pertama di Indonesia dalam pelaksanaan dapur dan penerima manfaat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan agar program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Intinya, bagaimana program ini bisa benar-benar memberi manfaat luas, terutama bagi masyarakat di sekitar,” kata Mikdar. (Kn)
