KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@pak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung. Berita ini dilansir dari kompastuntas.com.
Dalam aksinya, mereka menuntut lembaga legislatif menindaklanjuti dugaan keterlibatan salah satu oknum anggota DPRD dalam proyek revitalisasi sekolah dasar di Kota Tapis Berseri.
Ketua Lapak, Nova Andra, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan tenaga kerja proyek terkait dugaan intervensi politik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
“Kami mendapatkan laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota dewan yang ikut bermain dalam proyek di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu. Ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik,” ujar Nova dalam orasinya di depan Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (12/11/25).
Lapak mendesak pimpinan DPRD agar tidak menutup mata terhadap dugaan tersebut. Nova menilai, jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan terus tergerus.
“Kalau DPRD diam, ini bisa jadi preseden buruk. Kami ingin semua pihak yang terlibat diperiksa secara terbuka agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu,” tegasnya.
Aksi Lapak mendapat respons cepat dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri, yang turun langsung menemui para pengunjuk rasa.
Ia membenarkan bahwa Fraksi Gerindra telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi dan menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pembangunan.
“Kami memang sudah melakukan sidak. Namun, untuk memanggil pihak-pihak terkait bukan kewenangan fraksi secara langsung. Itu ranah Badan Kehormatan (BK) DPRD,” kata Ses Mayang kepada awak media.
Ses Mayang menegaskan, Fraksi Gerindra mendukung langkah transparansi dan akan mendorong agar temuan di lapangan dibahas secara resmi dalam rapat internal DPRD.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang juga duduk di BK, Yuhadi, menyampaikan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti kuat sebelum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota dewan yang disebut terlibat.
“Kalau memang benar ada keterlibatan oknum dewan, kami siap memanggil pihak-pihak terkait, baik kepala sekolah maupun anggota dewan yang bersangkutan. Tapi semua harus berdasarkan bukti yang kuat,” tegas Yuhadi.
Menurutnya, BK tidak akan memanggil terduga hanya berdasarkan isu atau fitnah, karena hal itu menyangkut nama baik seseorang.
Lapak membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Komisi IV Harus Transparan Revitalisasi Sekolah Bandar Lampung” dan “Periksa Kepala Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Bandar Lampung.”
Nova menegaskan, Lapak akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika DPRD tidak bergerak, pihaknya siap melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kalau DPRD tidak berani bertindak, kami akan bawa data ini ke penegak hukum. Jangan jadikan proyek pendidikan sebagai ladang keuntungan politik,” tutupnya. (Kn/*)
