KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Puluhan honorer non-database (R4) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kependidikan (Tendik) mendatangi Gedung DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025). Mereka menuntut kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi penyampaian aspirasi itu dilakukan puluhan tenaga kependidikan perwakilan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dalam orasinya, mereka menuntut kejelasan pengangkatan PPPK paruh waktu. Menurut mereka, meski sudah bertahun-tahun mengabdi, hingga kini belum juga diangkat menjadi PPPK.
Namun, para Tendik mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan anggota DPRD Lampung.
“Kami meminta kejelasan tentang masa depan kami ya. Kami tenaga honorer bukan sekadar hanya dua atau tiga tahun, tetapi belasan tahun bahkan ada yang sampai dua puluh tahun lebih. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan apa pun dari pihak pemerintah,” ujar Novita, salah satu perwakilan Tendik.
Ia menambahkan, para tenaga kependidikan berharap pemerintah maupun wakil rakyat tidak mengabaikan nasib honorer non-database.
“Kami minta kejelasan tentang status kami, bagaimana masa depan kami. Honornya bukan cuma sedikit, bahkan tuntutan dari pihak sekolah banyak kepada kami, tetapi masa depan tidak ada. Kerja dituntut banyak tapi gajinya main-main. Kami butuh status, kami butuh kejelasan tentang kami. Itu yang kami tuntut saat ini,” kata Novita.
Menurutnya, para honorer bukan hanya menuntut soal gaji, melainkan kepastian status sebagai PPPK paruh waktu. Status itu dianggap penting karena menjadi peluang untuk melanjutkan ke PPPK penuh waktu.
“Kami tidak diparuh waktukan, kami tidak akan pernah penuh waktu. Dan ini regulasi terakhir, tahun terakhir untuk pengangkatan PPPK. Kami honor sudah belasan tahun, kami menuntut agar dimasukkan ke PPPK paruh waktu. Alasan pemerintah kemarin, anggaran sudah melebihi 32 persen. Kami tidak menuntut gajinya, kami menuntut status paruh waktu, walaupun hitungan gaji masih dari dana BOS,” tutup Novita. (Kn/*)
