KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat (Kanwil Bea Cukai Sumbagbar) mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp2,79 triliun hingga akhir September 2026. Capaian tersebut setara dengan 118,64 persen dari target tahunan sebesar Rp2,35 triliun.
Capaian itu menunjukkan penerimaan negara telah melampaui target tahunan meski tahun anggaran masih berlangsung. Bea Cukai Sumbagbar menyebut keberhasilan tersebut didukung penguatan pelayanan, pengawasan, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Penerimaan negara ditopang kinerja sektor kepabeanan dan cukai seiring dengan aktivitas perdagangan internasional di wilayah kerja Kanwil Bea Cukai Sumbagbar. Selain itu, berbagai upaya pengawasan dan pelayanan dilakukan secara berimbang untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Kanwil Bea Cukai Sumbagbar juga mengoptimalkan berbagai upaya extra effort untuk menggali potensi penerimaan negara. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan, penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi.
“Keberhasilan melampaui target penerimaan pada Triwulan III merupakan bukti bahwa fungsi pelayanan dan pengawasan dapat berjalan beriringan. Ke depan, Bea Cukai akan terus memperkuat kepatuhan pengguna jasa, mengoptimalkan pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung iklim usaha yang sehat dan penerimaan negara yang berkelanjutan,” ujar Bier Budy Kismulyanto.
Kanwil Bea Cukai Sumbagbar berkomitmen untuk terus mengawal penerimaan negara melalui pelayanan yang prima, pengawasan yang efektif, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan. (Kn/*)
