KINNI.ID, LAMPUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat di Ruang Sidang Makhgasana, Rabu (23/9/2026).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, didampingi Wakil Ketua I Sutikno dan Wakil Ketua II Jafar Sodiq. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus-Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah Lampung Barat Nukman, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.
Dalam sidang tersebut, Edi Novial membacakan sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten induk pada 1991.
Selama 35 tahun perjalanan Lampung Barat, sejumlah tokoh telah memimpin kabupaten tersebut. Hakim Saleh Umpu Singa menjadi bupati pertama pada periode 1991-1997, kemudian I Wayan Dirpa (1997-2002), Erwin Nizar T (2002-2007), dan Mukhlis Basri yang menjabat dua periode pada 2007-2012 dan 2012-2017.
Selanjutnya, Parosil Mabsus memimpin Lampung Barat pada periode 2017-2022. Setelah masa jabatannya berakhir, Lampung Barat dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Nukman pada 2022-2025. Parosil kemudian kembali terpilih sebagai bupati untuk periode 2025-2030.
“Dalam perjalanan selama 35 tahun telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Namun, capaian ini jangan sampai membuat kita berbangga diri dan terlena akan capaian prestadi yang telah didapat. Namun, hal ini menjadi semangat untuk terus berbuat yang lebih baik lagi untuk kemajuan dan kesejahteraan Lampung Barat,” kata Edi Novial.
Capaian Ekonomi
Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dalam pidatonya mengatakan, peringatan HUT ke-35 mengusung tema “Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama”. Empat frasa adat tersebut diterjemahkan sebagai satu tujuan, satu arah, satu hati, dan maju bersama.
Nilai tersebut, kata Parosil, sejalan dengan visi Lampung Barat Hebat dan Setia Menuju Indonesia Emas 2045.
Parosil menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi Lampung Barat yang menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 9,93 persen dari 10,68 persen pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin berkurang 2.200 jiwa menjadi 31.230 jiwa.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen atau naik 1,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp10,733 triliun, meningkat dari Rp9,9 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp33,77 juta.
Perekonomian Lampung Barat masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 44,09 persen. Namun, sejumlah sektor lain juga mencatat pertumbuhan, antara lain industri pengolahan 11,84 persen, konstruksi 11,57 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum 10,12 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,14 poin atau naik 0,73 poin. Angka tersebut menempatkan Lampung Barat dalam kategori tinggi dan berada di peringkat keenam di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 2,11 persen atau sekitar 4.000 jiwa dan disebut sebagai yang terendah di Provinsi Lampung.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Parosil juga memaparkan sejumlah penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut, predikat Kabupaten Terinovatif 2025 dalam ajang Innovative Government Award (IGA), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Award untuk pemberdayaan desa, serta predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik.
Di tingkat pekon atau desa, sejumlah pekon disebut naik kelas menjadi Desa Mandiri Baru, yakni Sedampah Indah, Way Empulau Ulu, Padang Tambak, Suka Jaya, dan Bandar Agung. Sembilan pekon lainnya masuk klasifikasi swasembada.
Terkait perhatian pemerintah daerah terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Parosil mengatakan penghasilan mereka dinaikkan. Lulusan SMA dari Rp500.000 menjadi Rp750.000, D3 dari Rp600.000 menjadi Rp900.000, dan S1 dari Rp700.000 menjadi Rp1 juta per bulan.
Di bidang pendidikan, Pemkab Lampung Barat memberikan beasiswa S1 PGSD bagi 30 orang, beasiswa kewirausahaan bagi 30 orang, serta beasiswa POLTRADA Bali bagi lima orang. Pemerintah daerah juga memberikan seragam dan tas gratis kepada 5.957 siswa SD dan 4.828 siswa SMP.
Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan beasiswa kepada 11 dokter umum dan tiga dokter gigi. Sebagian penerima beasiswa tersebut telah kembali mengabdi di Lampung Barat, antara lain di Puskesmas Sekincau dan Batu Brak.
Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan diperkuat melalui 135 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan 87 gerai telah terbangun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membentuk 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersertifikat laik higiene. Program tersebut menjangkau 84.625 penerima manfaat dan menyerap 1.161 tenaga kerja.
Sektor kopi juga diperkuat melalui peremajaan tanaman seluas 903 hektare dan pengembangan Sekolah Kopi.
Di bidang infrastruktur, kemantapan jalan mencapai 59,5 persen, kondisi irigasi 58,47 persen, sanitasi sehat 97,91 persen, serta akses air minum layak 89,43 persen.
APBD Terbatas
Parosil mengakui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Barat masih terbatas. Pada 2025, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di tiga pekon dengan nilai Rp1,6 miliar menjangkau 1.474 jiwa.
Pada 2026, pagu untuk program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), PAMSIMAS, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) mencapai Rp7,8 miliar yang dialokasikan di 17 lokasi.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga dilaksanakan dengan 312 unit rumah senilai Rp6,24 miliar pada 2025. Pada 2026, sebanyak 444 rumah dengan nilai Rp8,88 miliar masih dalam proses.
Selain itu, penataan kawasan kumuh di Fajar Bulan senilai Rp8,058 miliar masih berjalan.
Di akhir pidatonya, Parosil mengingatkan pembangunan Lampung Barat tidak dapat hanya mengandalkan APBD.
Usulan melalui Instruksi Presiden (Inpres) irigasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program kementerian, menurut dia, harus dikawal dengan perencanaan yang matang dan dokumen yang lengkap. (ADV)
