KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, menegaskan distribusi kuota BBM subsidi khusus nelayan dan petani harus tepat sasaran serta dapat diakses masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
Hal itu disampaikan Ghofur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kelompok nelayan dan petani Bandar Surabaya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (21/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Ghofur menyoroti adanya perbedaan antara kuota umum BBM subsidi yang disalurkan melalui SPBU dengan kuota khusus yang diperuntukkan bagi nelayan dan petani. Menurut dia, keberadaan kuota khusus harus dibarengi mekanisme distribusi yang jelas dan terukur.
“Kalau memang ada kuota khusus nelayan sebesar 79 ribu liter lebih, maka harus ada sistem distribusi yang jelas. Jangan sampai kuota itu hanya tercatat di atas kertas, tetapi masyarakat nelayan dan petani tetap kesulitan mendapatkan solar,” ujar politikus PKS dari daerah pemilihan Lampung Tengah itu.
Ghofur menjelaskan, masyarakat di Bandar Surabaya selama ini masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM subsidi karena jauhnya akses menuju SPBU serta ketatnya pengawasan distribusi di lapangan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih mahal.
Menurut dia, sistem distribusi BBM subsidi perlu dibenahi agar berpihak kepada masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan bahan bakar.
“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem distribusinya. Apakah kuota khusus itu benar-benar dipisahkan dan dapat diakses oleh nelayan dan petani yang memiliki hak, atau hanya dititipkan di SPBU umum tanpa pengawasan distribusi yang jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait memperkuat pendataan penerima manfaat melalui sistem rekomendasi, barcode, maupun mekanisme pengawasan distribusi lainnya agar kuota subsidi tidak salah sasaran.
Komisi IV DPRD Lampung, lanjut Ghofur, juga mendorong solusi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk kemungkinan pembangunan SPBN maupun sub penyalur BBM di wilayah Bandar Surabaya guna mempermudah akses masyarakat terhadap BBM subsidi.
“Negara harus hadir memastikan petani dan nelayan tidak kesulitan mendapatkan energi untuk bekerja. Kuota subsidi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (Kn/*)
