KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengimbau para legislator di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengawasi serta meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur pengelola.
Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kejadian keracunan yang menimpa siswa penerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Soal keracunan MBG, ini harus kami sikapi serius. Kami juga mengimbau dan meminta kepada teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten maupun provinsi, untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis apakah sudah dilakukan dengan standar higienitas hingga kepatutan,” kata Giri saat diwawancarai di depan Gedung Komisi-Komisi, Selasa (30/9/2025).
Ia menegaskan, setiap dapur pengelola MBG wajib memenuhi standar tertentu.
“Memang ada beberapa standar yang perlu dilakukan masing-masing pengelola MBG. Ada namanya standarisasi layak jamah makanan, kalau tidak salah. Itu di masing-masing dapur kami berharap pelaksana masak, nyuci segala macam itu semuanya telah tersertifikasi,” ujarnya.
Dengan begitu, lanjutnya, risiko kontaminasi makanan oleh zat berbahaya bisa dihindari.
“Sehingga tahu mana yang menyebabkan adanya makanan yang terkontaminasi ataupun teroksidasi,” kata Giri.
Ia menambahkan, peran legislator penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami meminta teman-teman DPR untuk bisa membantu mengawasi, melihat, dan meninjau dapur-dapur, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dengan baik,” lugasnya.
Menurut Giri, kasus keracunan yang terjadi harus menjadi perhatian bersama.
“Ini menjadi atensi kita bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Seharusnya ini memang tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang berlaku.
“Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman BGN, bahwa sebenarnya juknisnya sudah sangat detail. Memang dalam pelaksanaannya sedang dalam proses perbaikan,” jelasnya.
Salah satunya, menurut dia, adalah keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur MBG.
“Ahli gizi jadi salah satu perbaikan juga. Makanya kami di DPRD meminta informasi, meminta teman-teman DPRD untuk meninjau dan memberikan masukan kepada kita. Kita akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sesuai ekspektasi, sesuai ketentuan, dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi usulan agar program MBG diganti menjadi bantuan uang tunai, Giri menilai hal itu bukan solusi.
“Saya secara pribadi, program ini sudah sangat baik. Selain distribusi makanan bergizi, ini adalah program bagaimana mendistribusikan fiskal langsung kepada masyarakat. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat perputaran di bawah itu bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (Kn/*)
