KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Keramat, yakni DPP Akar dan DPP Pematank, menggelar pernyataan sikap terkait dugaan praktik korupsi di Bank Lampung.
Aliansi Keramat menuntut dilakukan audit forensik secara terbuka terhadap seluruh keuangan bank daerah itu. Mereka menilai Bank Lampung telah menyimpang dari fungsi utamanya sebagai penopang perekonomian rakyat.
Dalam selebaran surat terbuka yang ditandatangani Koordinator Lapangan, aliansi menyinggung indikasi praktik kolusi, nepotisme, hingga penyalahgunaan kewenangan di tubuh bank milik Pemerintah Provinsi Lampung.
“Apakah kita akan diam melihat uang rakyat diselewengkan? Apakah kita akan bungkam ketika keringat rakyat Lampung justru diperas oleh oknum yang tamak dan rakus?” tulis aliansi dalam surat terbuka.
Ketua DPP Akar, Indra Mustain, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika dana rakyat dikelola dengan cara yang tidak transparan.
“Bank Lampung bukan milik segelintir elite. Itu adalah aset daerah yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Jika ada praktik korupsi, kami mendesak aparat hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ucap Indra.
Lima Tuntutan
Dalam pernyataannya, aliansi memaparkan lima tuntutan.
1. Melakukan audit forensik secara menyeluruh terhadap keuangan Bank Lampung.
2. Membongkar jaringan korupsi hingga ke aktor besar, bukan hanya bawahan.
3. Meminta Gubernur Lampung segera mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris bank.
4. Menekan aparat penegak hukum agar aktif mengusut kasus tersebut.
5. Mendorong masyarakat Lampung terus mengawasi agar tidak terjadi praktik serupa.
“Berantas korupsi di Bank Lampung! Selamatkan uang rakyat! Wujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di bumi Lampung tercinta,” tegas Aliansi Keramat.
Bank Lampung yang berdiri sejak 1965 itu didirikan untuk mengelola dana daerah, mendukung pembangunan, sekaligus menjadi pilar keuangan rakyat Lampung. Namun, belakangan, institusi ini beberapa kali menjadi sorotan publik.
Aliansi Keramat menilai dugaan penyalahgunaan wewenang dan kredit bermasalah pernah menyeruak dalam dekade terakhir, meski sebagian kasus tak pernah dibawa ke ranah hukum.
“Keadilan tidak akan datang dari sukarela koruptor mengakui kesalahannya. Harus ada tindakan hukum yang tegas,” bunyi pernyataan aliansi.
Aliansi Keramat menyimpulkan akan menggelar demonstrasi satu minggu dari hari ini. Aksi itu dilakukan setelah kepala cabang Bank Lampung tidak menerima audiensi mereka. “Dari demonstrasi hari ini tidak ada titik terangnya,” tegas aliansi. (Fjr)
