Kinni.id, Bandar Lampung – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menggelar rapat daring dengan lima kementerian guna membahas polemik harga singkong di Lampung, Selasa (29/4/2025) pagi.
Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut, hadir sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bappenas, serta Badan Pangan Nasional.
Menurut Mikdar, dirinya diminta memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi, baik dari sisi petani maupun industri pengolahan singkong.
“Saya sampaikan semua keluhan yang ada, termasuk risiko jika regulasi pasti tidak segera dibuat. Petani bisa beralih tanam, dan pabrik-pabrik akan terancam tutup,” ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai Ketua Pansus Singkong DPRD Lampung, pihaknya terus berupaya mencari solusi atas polemik ini.
Di sisi lain, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, juga disebut aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi mencari jalan keluar.
Rapat koordinasi tersebut membahas langkah-langkah penyelesaian kisruh harga singkong yang berdampak pada ribuan petani dan pelaku industri di Lampung.
“Setiap kementerian menyampaikan pandangannya, dan akhirnya disepakati bahwa isu ini akan ditindaklanjuti secara lebih komprehensif melalui rapat lintas kementerian,” tambah Mikdar.
Ia menyampaikan bahwa hasil rapat ini akan dibawa ke dalam pembahasan lebih lanjut yang dipimpin langsung oleh para menteri terkait.
Bahkan, menurutnya, komitmen hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Rapat itu direncanakan akan merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki sistem tataniaga singkong, termasuk regulasi harga dasar dan skema kemitraan antara petani dan industri,” ujarnya.
Dirinya juga mendorong supaya dibawah tanggal 5 Mei sudah ada keputusan untuk masyarakat Lampung.
“Dan keputusan ini di harapkan adanya kekuatan hukum berbentuk apa itu Kepmen, Permen atau mungkin Perpres, ” tegasnya.
Mikdar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Lampung dalam memperjuangkan kesejahteraan petani singkong, mengingat Lampung adalah salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia.
“Kita sama-sama berharap agar polemik singkong di Lampung segera selsai, bagi masyarakat saya mohon doanya,” pungkas dia. (Kn/*)
