Aliza Gunado: Isu Pilpres Jangan Dibolak-balik

0
131

Kinni.id, Jakarta – Kader Muda Partai Golkar Aliza Gunado tepis isu politik di Pilpres 2024 yang disampaikan sejumlah elit politik tanah air.

Aliza Gunado menanggapi isu-isu yang terjadi dalam beberapa hari belakangan yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintahan hari ini dan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang diusung Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju.

Di antaranya isu penegakan hukum; Orde Baru; IKN (Ibu Kota Nusantara); serta disintegrasi bangsa. Terkait isu penegakan hukum, pernyataan itu dilontarkan oleh Calon Presiden (Capres) RI Pemilu 2024, Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan nilai merah atas penegakan hukum akhir-akhir ini.

Aliza Gunado menyarankan agar mantan Gubernur Jawa Tengah itu menanyakan hal tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, baik di legislatif maupun eksekutif.

“Karena kami tahu bahwa Menkopolhukamnya adalah cawapres Pak Ganjar, Menkumham adalah menteri yang satu partai dengan Pak Ganjar, lalu di legislatif, Ketua Komisi III DPR RI juga satu partai dengan Pak Ganjar,” ujar Aliza dalam keterangannya pada Kamis (30/11/2023).

Kemudian, Aliza Gunado juga tepis isu politik di Pilpres 2024 terkait penguasa saat ini seperti penguasa Orde Baru.
Sebagai informasi, pernyataan itu disampaikan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Sebenarnya yang perlu dipertanyakan maksud Orde Baru itu apa, dan ditujukan kepada siapa?” Kata dia.

Menurut Aliza, praktik yang lazim terjadi pada masa Orde Baru tidak terjadi di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mulai dari kekuasaan yang tersentralisasi; mobilisasi ASN; mobilisasi pendamping PKH; mobilisasi lapas/rutan; mobilisasi perangkat desa; dan pengerahan intelijen negara.

“Kekuasaan yang tersentralisasi, kita tahu saat ini tidak ada kekuasaan yang hanya dimiliki oleh satu partai politik, namun gotong royong dari banyak partai,” ujar dia.

BACA JUGA :   Perda AKB Jadi Pembuka Sosper, RMD Minta Masyarakat Saling Mengingatkan Penerapan Prokes

Aliza mengatakan hal itu tercermin dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

“Terbukti di kabinet banyak gabungan partai. Presiden RI Jokowi dua periode, 2014 dan 2019, diusung koalisi beberapa partai, bahkan partai pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan,” kata dia.

Terkait mobilisasi ASN, mobilisasi pendamping PKH, mobilisasi lapas/rutan, mobilisasi perangkat desa.

Aliza menjelaskan bahwa seluruh aparatur tersebut berada di bawah naungan kementerian yang notabene menteri-menterinya merupakan petugas partai politik tertentu.

“Jika ada indikasi mobilisasi, kemungkinan diduga yang mampu melakukan hanyalah kementerian yang menaunginya,” ujar dia.

Sementara isu politik mengenai IKN (Ibu Kota Nusantara) disampaikan oleh Capres RI Pemilu 2024, Anies Baswedan.

Menurut Anies, perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur akan menimbulkan ketimpangan baru.

Aliza mengingatkan bahwa Fraksi PKB ikut menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara saat pembahasan dan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 3 Oktober 2023 lalu.

Cawapres Anies merupakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

“Sebaiknya capres tersebut diskusi atau berbicaralah terlebih dahulu kepada cawapresnya. Apakah mereka belum sempat ngobrol terkait IKN?” Ujar Aliza.

Terkait isu disintegrasi atau perpecahan, Aliza menyampaikan hal itu tidak lagi perlu diperdebatkan dengan bergabungnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

“Kita bisa lihat antara rival bekerjasama demi bangsanya dengan mengesampingkan ego masing-masing,” kata dia.

Terakhir, Aliza Gunado mengajak tim pemenangan capres-cawapres dan masyarakat untuk tidak saling memprovokasi dan terprovokasi demi terwujudnya pemilu damai.

“Stoplah memprovokasi dan stoplah terprovokasi. Mari kita sambut demokrasi ini dengan santuy, riang gembira,” pungkas dia. (Kn/*)

Facebook Comments