Kinni.id, Bandar Lampung – BPD Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lampung sebagai asosiasi yang baru terbentuk kembali pada Mei 2022. Hari ini melakukan audiensi bersama Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Kusnadi.
Ketua Gapensi Lampung, Muhammad Hardinal, S.H. menyampaikan kegiatan ini dilakukan merupakan bagian dari salah satu program kerja.
“Karena Pak gub merupakan dewan pembina di Gapensi Lampung, maka kami melaporkan saat ini sudah dapat menerbitkan LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) untuk melakukan pelatihan Se-Sumatera,” ujarnya, Rabu (10/08/22).
Gapensi menjadi asosiasi pertama yang mendapatkan izin menerbitkan sertifikasi. Kemudian membentuk sarana dan prasarana, fisik dan digital, skema sertifikasi, dan personel yang kompeten.
Dirinya melanjutkan, mengenai komitmen yang ada dalam pengerjaan tender, Gapensi Lampung selalu menjaga kwalitas.
“Sesuai visi misi kita, yaitu menjamin kwalitas. Jadi sekali kita kecewa ya akan selalu jelek,” ucapnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Budi Dharmawan menambahkan bahwasanya Pemprov Lampung berharap Gapensi sebagai penyedia jasa konstruksi tertua diharapkan bisa bersama meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi.
“Tadi sudah bertemu bersama dengan Pak Asisten dan kami ikut mendampingi. Kalau kami melihat Gapensi sebagai penyedia jasa konstruksi tertua diharapkan bisa bersama meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi,” terangnya.
Hal ini diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh. Baik dalam konstruksi di bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi, hingga perumahan dan pemukiman.
“Kemudian diharapkan juga ada peningkatkan kualitas pekerjaan yang didahului tenaga ahli dan terampil. Mungkin kedepannya akan ada banyak kerjasama dibidang pekerjaan konstruksi. Dan karenanya diharapkan bisa menjadikan produk jasa yang lebih baik lagi,” Pungkasnya.
Saat ini, jumlah anggota yang ada di Gapensi Lampung mencapai 175 anggota. Yang diikuti anggota Gapensi Lampung yakni Pratama Supanto (Bendahara), Sekretaris umum Indra,
Ketua perizinan Edo Laksamana, Ketua OKK Achmad Risman, dan Emilia Diana (Sekretaris Eksekutif). (KN)
