KINNI.ID, LAMPUNG BARAT – Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM) DPRD Kabupaten Lampung Barat menyoroti tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan belum meratanya pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi ADEM, Bambang Kusmanto, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung Barat, Selasa (3/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi ADEM menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Ketergantungan Fiskal Masih Tinggi
F-ADEM mencatat, RAPBD 2027 merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp918,49 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp95,63 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp822,86 miliar.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan ketergantungan fiskal Lampung Barat yang masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
“Peningkatan pendapatan jangan sampai hanya membebani masyarakat, sementara potensi ekonomi daerah belum tergarap maksimal,” kata Bambang.
Karena itu, F-ADEM mendorong optimalisasi PAD melalui pendataan potensi daerah, pembenahan administrasi, digitalisasi, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif, adil, dan terukur.
Dari sisi belanja, RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp937,74 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp750,46 miliar dan belanja modal Rp81,28 miliar.
F-ADEM meminta pemerintah daerah mengefisienkan belanja operasional dan mengarahkannya pada program-program produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pemerataan Infrastruktur Jadi Perhatian
Sektor infrastruktur juga menjadi catatan kritis Fraksi ADEM. Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan dinilai harus menjadi prioritas karena merupakan urat nadi perekonomian, pendidikan, serta distribusi hasil pertanian.
Dua titik yang secara khusus mendapat perhatian adalah akses jalan menuju Pekon Ujung Rembun dan pembangunan jembatan permanen Seranggas.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya pusat pemerintahan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah. Jangan sampai masyarakat yang jauh dari pusat kabupaten justru semakin jauh dari perhatian pembangunan,” tegasnya.
Hilirisasi Kopi Harus Berdampak Nyata
F-ADEM juga menyambut baik tema pembangunan 2027 tentang transformasi ekonomi berbasis hilirisasi pertanian. Namun, hilirisasi kopi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata harus diwujudkan melalui program konkret, bukan sekadar slogan.
Pemerintah daerah didorong memastikan ketersediaan fasilitas pengolahan hasil pertanian, akses pasar, permodalan, dan pendampingan usaha.
Selain itu, penguatan koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), dan UMKM dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pekon.
Sampaikan Tujuh Rekomendasi
Dalam pandangan umumnya, Fraksi ADEM menyampaikan tujuh rekomendasi strategis sebagai bahan penyempurnaan RAPBD 2027.
Ketujuh rekomendasi tersebut meliputi penguatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja operasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, hilirisasi pertanian yang memiliki nilai tambah, serta penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan berbasis data akurat.
Selanjutnya, F-ADEM mendorong transparansi dan akuntabilitas APBD berbasis hasil serta perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi ADEM menyatakan dapat menerima RAPBD 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kemitraan bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan, dan perbedaan bukan alasan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat. Berbeda dalam pandangan, bersatu dalam perjuangan, bekerja sama dalam pengabdian,” pungkasnya. (nik)
