KINNI.ID, JAKARTA – Kota Metro meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota. Sementara itu, Provinsi Lampung masuk nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang 2025 hingga 2026, TPAKD se-Provinsi Lampung menjalankan sejumlah program strategis, antara lain penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program lainnya meliputi pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), pengembangan pondok pesantren yang terintegrasi dengan bank sampah, serta pembukaan rekening saham bagi lebih dari 13.000 peserta.
Selain itu, TPAKD mendorong ketahanan finansial masyarakat melalui penyaluran polis asuransi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta penguatan ekonomi daerah berbasis komoditas kopi dan penggemukan sapi.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan di daerah.
“Kami mengharapkan ke depannya peran TPAKD di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota dapat semakin dioptimalkan dalam menggali potensi ekonomi daerah. Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, OJK, dan Industri Jasa Keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Otto.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap keberadaan 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Presiden menekankan pentingnya peningkatan pendapatan riil masyarakat dan daya beli keluarga sebagai indikator kesejahteraan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, optimalisasi TPAKD sejalan dengan agenda pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Secara nasional, program K/PMR telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengapresiasi peran OJK dan pemerintah daerah dalam mempercepat akses keuangan masyarakat.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
Ke depan, TPAKD se-Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses keuangan, terutama bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat perdesaan.
Upaya tersebut juga mendukung target nasional penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan.
Melalui penguatan program inklusi keuangan, pemerintah daerah bersama OJK dan industri jasa keuangan diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Kn/*)
