KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, Lesty Putri Utami, menilai pengembangan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) belum optimal meski didukung sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memadai.
Menurut Lesty, keterbatasan peralatan kesehatan dan belum maksimalnya dukungan pemerintah membuat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung itu tertinggal dibandingkan rumah sakit lainnya.
Lesty mengatakan, persoalan RSBNH bukan hal baru. Dalam beberapa periode pemerintahan, rumah sakit tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari pergantian kepemimpinan hingga perubahan arah pengembangan yang belum tuntas.
“Perjalanan RS Bandar Negara Husada ini sudah sangat panjang. Bahkan sempat ada rencana dari pemerintah pusat untuk menjadikannya rumah sakit khusus narkotika. Waktu itu sudah ada pembahasan bersama kementerian, tetapi akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan,” kata Lesty, Rabu (29/7/2026).
Setelah rencana tersebut batal, RSBNH tetap dikembangkan sebagai rumah sakit umum. Namun, menurut Lesty, pengembangannya hingga kini belum memenuhi harapan masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendesak, kata Lesty, adalah belum tersedianya peralatan medis yang memadai. Padahal, tenaga dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut dinilai sudah cukup lengkap.
“Dokter-dokternya sudah ada, SDM-nya sudah mumpuni. Sayang sekali kalau tidak didukung dengan alat kesehatan yang memadai. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat juga belum bisa maksimal,” ujarnya.
Selain keterbatasan fasilitas, Lesty menilai lokasi RSBNH yang relatif jauh dari pusat aktivitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Meski akses menuju kawasan tersebut semakin baik berkat pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat cenderung memilih rumah sakit lain yang dinilai lebih lengkap dan lebih dahulu berkembang.
Ia mencontohkan rumah sakit swasta di wilayah Jati Agung, Lampung Selatan, yang telah beroperasi selama bertahun-tahun serta memiliki fasilitas dan pelayanan yang lebih dikenal masyarakat.
“Kalau bicara persaingan, tentu masyarakat akan memilih rumah sakit yang menurut mereka pelayanannya lebih lengkap. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar RSBNH mampu bersaing,” katanya.
Lesty memahami usulan Komisi V DPRD Lampung yang mendorong pemenuhan sarana dan prasarana RSBNH. Namun, di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat, diperlukan strategi lain agar kebutuhan alat kesehatan tetap dapat dipenuhi.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan dan manajemen RSBNH lebih proaktif berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh bantuan alat kesehatan maupun dukungan program dari pemerintah pusat.
“Kondisi fiskal daerah memang sedang terbatas. Karena itu pemerintah daerah harus jemput bola. Jangan hanya mengandalkan APBD, tetapi aktif mengajukan bantuan ke kementerian agar kebutuhan alat kesehatan bisa segera dipenuhi,” tegasnya.
Terkait anggapan publik bahwa RSBNH terkesan dianaktirikan dibandingkan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung lainnya, Lesty menilai pandangan tersebut cukup beralasan.
“Kalau dibilang seperti dianaktirikan, menurut saya itu wajar. Rumah sakit ini berada di bawah Pemprov, tetapi perhatian dan pengembangannya belum sebanding dengan rumah sakit provinsi lainnya. Padahal SDM-nya sudah siap, tinggal bagaimana pemerintah memenuhi fasilitas pendukungnya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Lesty, RSBNH dapat berfungsi lebih optimal jika pemerintah berani berinvestasi dalam penyediaan alat kesehatan dan peningkatan pelayanan. Dengan fasilitas yang lengkap, kepercayaan masyarakat akan tumbuh sehingga rumah sakit tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang dimanfaatkan warga.
“Kalau fasilitasnya lengkap, masyarakat pasti datang. Memang di awal pemerintah harus berinvestasi, tetapi dalam jangka panjang manfaatnya akan jauh lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (Kn/*)
