Kinni.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan sudah saatnya petani tidak lagi hanya menjadi pihak yang menanggung risiko dalam sektor pertanian, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil produksinya.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
Menurut Mirza, selama ini petani menjadi pihak yang paling berat memikul risiko, mulai dari cuaca yang tidak menentu, serangan hama, hingga fluktuasi harga hasil panen. Namun, ketika panen berhasil, keuntungan terbesar justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha di tingkat atas.
“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” tegas Mirza.
Ia menjelaskan, perusahaan besar memiliki akses terhadap permodalan murah, sumber daya manusia yang kuat, serta kemampuan bertahan ketika mengalami kerugian. Sebaliknya, petani kerap berjuang sendiri menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada petani agar nilai tambah hasil pertanian tidak berhenti di rantai distribusi, melainkan kembali meningkatkan kesejahteraan para produsen pangan.
Mirza mengungkapkan, gagasan tersebut mulai diuji sejak 2019 melalui pengembangan pertanian di lahan sekitar 600 hektare. Hasilnya, produktivitas padi mampu mencapai sekitar 11 ton per hektare.
Ia juga menilai arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin memberikan perhatian kepada sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Bagi Lampung, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini berasal dari sektor primer, sementara hampir 70 persen masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.
Menurut Mirza, keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kebijakan harga yang memberikan keuntungan layak. Ia menyebut kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah telah meningkatkan pendapatan petani secara signifikan tanpa memicu lonjakan harga beras yang berlebihan di tingkat konsumen.
Peningkatan pendapatan petani, lanjutnya, juga berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di Lampung sepanjang 2025.
Namun, menurut Mirza, pembangunan pertanian tidak boleh hanya diukur dari tingginya produksi. Yang lebih penting adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga petani karena berdampak langsung terhadap pendidikan anak, kualitas sumber daya manusia, dan masa depan desa.
“Kalau petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tumbuh subur. Kesempatan belajar anak-anak di desa juga ikut berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho Dharmo Putro, menegaskan penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian nasional sekaligus motor penggerak terwujudnya swasembada pangan.
Menurut Eko, penyuluh tidak lagi hanya berfungsi menyampaikan teknologi kepada petani, tetapi juga menjadi pendamping, motivator, fasilitator, sekaligus agen perubahan di tingkat lapangan.
“Keberhasilan program pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh peran aktif penyuluh dalam mendampingi petani. Penyuluh harus mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kelembagaan petani,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan pertanian modern menuntut penyuluh terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi digital, serta mampu mempercepat penerapan inovasi di kalangan petani.
Eko juga mengajak seluruh penyuluh mengawal program prioritas Kementerian Pertanian, mulai dari peningkatan produksi pangan, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pemupukan berimbang, hingga pemanfaatan pupuk hayati dan teknologi ramah lingkungan.
Selain memperkuat pendampingan kepada petani, penyuluh diharapkan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa agar inovasi pertanian lebih cepat diterapkan di lapangan.
Ia menegaskan, penyuluh harus bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu melahirkan petani yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
“Dengan penyuluh yang kompeten dan inovatif, cita-cita mewujudkan pertanian modern, maju, mandiri, dan swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil,” pungkasnya. (Kn/*)
