Kinni.id, Lampung Tengah – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak tepat jika hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis atau operasional dapur. Program pemerintah pusat tersebut disebut sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pandangan itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Tengah, Ni Nyoman Srihayati, menanggapi polemik yang muncul setelah pernyataan Gubernur Lampung mengenai pentingnya keberlanjutan program MBG di Provinsi Lampung.
Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah komentar bahkan mengaitkan keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kepemilikan pihak tertentu.
Menanggapi hal itu, Ni Nyoman menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar kegiatan ekonomi.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi usia sekolah.
Ia mengatakan kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai indikator pembangunan terus meningkat, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kata dia, menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, IPM Lampung pada 2025 mencapai 73,98 atau masuk kategori tinggi. Angka tersebut meningkat 0,85 poin atau 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan itu didorong oleh perbaikan sejumlah indikator pembentuk IPM, mulai dari umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga standar hidup layak masyarakat.
Ni Nyoman menilai program yang berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah menjaga tren peningkatan pembangunan manusia di daerah.
Ia juga menegaskan bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
Menurut dia, orientasi utama pelaksanaan program tetap pada dukungan terhadap peningkatan kualitas generasi dan pembangunan manusia dalam jangka panjang.
Di akhir pernyataannya, Ni Nyoman berharap masyarakat dapat melihat program MBG secara lebih luas sebagai bagian dari investasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia, bukan semata-mata aktivitas ekonomi. (Kn/*)
