Kinni.id, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengawal dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6/2026).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menemui massa aksi dan mengajak perwakilan mahasiswa berdialog di pelataran parkir kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” kata Jihan.
Menurut Jihan, sebagian besar tuntutan PMII, seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga usulan reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Lampung memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan.
“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” ujarnya.
Jihan mengatakan, pemerintah provinsi juga mencatat berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari sektor pendidikan, penyelesaian konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan daerah.
Seluruh poin tersebut, kata dia, akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun instansi vertikal, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” katanya.
Jihan mengakui sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa membutuhkan proses penyelesaian karena sebagian berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. Namun, Pemprov Lampung terus berupaya mempercepat penyelesaiannya, termasuk melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik agraria.
“Konflik agraria, persoalan pertambangan, maupun isu lainnya bukan berarti kami diam. Namun ini memang membutuhkan proses panjang karena kewenangan pemerintah provinsi terbatas. Yang terpenting, kami terus bergerak mencari solusi bersama,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Jihan menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung target nol anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Perjalanan menuju kesejahteraan masyarakat bukan jalan yang singkat. Dibutuhkan kesepahaman, dialog yang baik, serta pengawalan bersama agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan yang meliputi persoalan ekonomi dan anggaran, penegakan hukum dan demokrasi, pendidikan, reforma agraria, pengelolaan fiskal daerah, pengawasan sumber daya alam, hingga transparansi pembangunan di Provinsi Lampung.
Di bidang ekonomi, PMII meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menstabilkan harga kebutuhan pokok, serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pada sektor hukum dan demokrasi, massa aksi mendesak pencabutan UU Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, pengusutan dugaan pelanggaran HAM, penghentian kriminalisasi aktivis, serta pembebasan peserta aksi yang ditangkap aparat.
PMII juga meminta peningkatan anggaran pendidikan, penyelesaian konflik agraria, penindakan tambang ilegal, penguatan pengawasan lingkungan, optimalisasi PAD, pemberdayaan UMKM, hingga pengusutan dugaan mafia proyek dan penyelesaian proyek-proyek mangkrak di Lampung. (Kn/*)
