KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – PTPN I Regional 7 membuka peluang kerja sama bagi investor untuk pengembangan budidaya singkong di Lampung. Lahan seluas lebih dari 10 ribu hektare disiapkan di Unit Kerja Kebun Kedaton, Bergen, Way Berulu, Way Lima, Tulungbuyut, dan Bungamayang.
Program tersebut merupakan bagian dari implementasi program kemandirian energi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui pengembangan energi baru terbarukan berupa etanol berbahan baku singkong.
Penawaran kerja sama itu disampaikan Business Support Head PTPN I Regional 7 Iskandar Dewantara dalam rapat percepatan hilirisasi industri singkong di Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Iskandar mengatakan, PTPN I Regional 7 sebagai unit operasional PTPN I dan PTPN III Holding yang mendapat mandat dari Presiden melalui Danantara siap mendukung program ketahanan energi nasional.
“Kami siap melaksanakan kebijakan Bapak Presiden sebagaimana diamanatkan kepada Holding (PTPN Holding) dan HO (Head Office PTPN I) untuk mengeksekusi di lapangan. Kami punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini seluas kurang lebih 10 ribu hektare di enam kebun (unit kerja). Semuanya ada di Lampung,” kata Iskandar di hadapan puluhan calon investor di Kantor Regional 7 Bandar Lampung.
Rapat yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung itu dihadiri Kepala Dinas Elvira Umihani, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung sekaligus Ketua National Cassava Center (NCC) Kuswanta, serta sejumlah pejabat lainnya.
Sementara itu, presentasi kesiapan PTPN dalam program tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Hilirisasi Komoditas Ubi Kayu PTPN III Holding Erwin Sialagan.
Saat membuka rapat, Kepala DKPTPH Provinsi Lampung Elvira Umihani memaparkan kondisi dan proyeksi industri singkong di Lampung. Menurut dia, Provinsi Lampung saat ini menjadi lumbung utama singkong nasional dengan kontribusi mencapai 62 persen.
Produk singkong Lampung, kata Elvira, hampir seluruhnya diolah menjadi tepung tapioka.
“Ada 72 pabrik tapioka di Lampung. Bahan bakunya dipasok dari singkong rakyat. Ada lebih 314 ribu keluarga yang mengandalkan ekonominya dari budi daya singkong di sini. Produksinya sekitar 15 juta ton per tahun. Sedangkan produktivitasnya saat ini rata-rata 7,5 ton per hektare,” ujarnya.
Meski produksi singkong cukup tinggi, Elvira mengatakan kebutuhan bahan baku energi baru terbarukan berupa etanol memerlukan kepastian pasokan. Dalam konteks itu, Kementerian Pertanian memberi mandat kepada PTPN Holding untuk memastikan ketersediaan bahan baku.
“PTPN dinilai memiliki potensi dan sumber daya yang kuat untuk memegang mandat ini. Dan pada rapat kali ini, sengaja kita undang seluruh pihak, terutama calon investor untuk membahas strategi dan teknis dalam pelaksanaannya. Pada hari ini, pihak PTPN akan memaparkan segala sesuatunya untuk kemudian bapak ibu para pelaku usaha segera mengambil langkah positif,” kata dia.
Dalam paparannya, Erwin Sialagan menyebut pemerintah menargetkan penerapan E-20 pada 2028. E-20 merupakan bensin dengan kandungan etanol 20 persen yang berasal dari bahan baku terbarukan, terutama singkong.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata dia, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol.
“Angka delapan juta kilo liter etanol itu diperkirakan dapat dihasilkan dari ubi kayu atau biasa disebut singkong dari lahan seluas 104 ribu hektare. Dan itu harus dicapai sampai 2029. Nah, untuk tahap awal ini, tahun 2026 harus terealisasi 10 ribu hektare. Selanjutnya akan dipercepat hingga mencapai angka tersebut. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk industri etanol tidak akan terputus,” kata dia.
Erwin juga memaparkan data lahan PTPN I Regional 7 yang dapat dikerjasamakan dengan investor. Dalam skema kerja sama tersebut, PTPN hanya menyediakan lahan, sedangkan teknis budidaya, pembiayaan, peralatan, hingga prosedur lainnya menjadi tanggung jawab mitra.
“Model kerja samanya adalah KSU, kerja sama usaha. Kami hanya menyediakan lahan. Secara teknis budi daya dan pembiayaan, termasuk varietas yang akan ditanam, semua terserah investor. Dan regulasi terkait hasil panennya dimanfaatkan untuk program ketahanan energi, itu domain para pihak terkait. Yang pasti, kami sediakan lahan ini untuk program kemandirian energi nasional,” kata dia.
Usai pemaparan program, potensi aset, dan model kerja sama, para investor tampak antusias mengikuti diskusi. Mereka menyambut positif program ketahanan energi berbahan baku singkong yang dinilai dapat menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
“Kami menyambut baik program ini. Untuk diketahui, baru beberapa bulan ini harga singkong kami bagus, bahkan sampai Rp2.000 per kilo. Dengan program ini (ketahanan energi), mudah-mudahan harga nggak turun lagi sehingga petani singkong bisa ikut sejahtera,” kata Jamsari, salah satu pengurus kelompok tani yang hadir dalam kegiatan itu. (Kn/*)
