KINNI.ID – Akselerasi kinerja pemerintahan menjadi langkah strategis yang harus dijalankan secara terencana, terukur, dan terintegrasi untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang Istimewa dan Gemilang. Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor memegang peran sentral sebagai motor penggerak penyelarasan program dan kebijakan, guna memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama pembangunan.
Sebagai unsur yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian administratif, Setda melalui tiga asisten dan para staf ahli menjalankan koordinasi kebijakan serta layanan administratif sesuai bidang masing-masing. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, Setda terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi kerja pemerintahan, menjembatani kebijakan strategis, mempercepat layanan publik, dan memastikan setiap program berkontribusi pada terwujudnya Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang.
—
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Lingkup koordinasi meliputi Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat DPRD, DPMD, Disdukcapil, Bakesbangpol, Dinsos, Damkar, Dinkes, Dispora, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR (aspek penataan ruang), DPKPP (aspek pertanahan), Disbudpar, kecamatan, kelurahan, serta instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi asisten.
1. Bagian Tata Pemerintahan
Tim Administrasi Pemerintahan (Adpem) melaksanakan dua program utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola, yaitu penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan SPM berjalan sesuai standar, dan Kabupaten Bogor meraih Juara 1 Nasional SPM Awards 2025 untuk Penerapan SPM Tahun 2024.
2. Bagian Kerja Sama Daerah dan Bantuan Hukum
Bagian ini memperluas jejaring kerja sama strategis guna meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah. Kerja sama memfasilitasi penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama, memastikan kelengkapan dokumen serta legalitas. Bagian ini juga menjembatani komunikasi antarperangkat daerah dalam kerja sama lintas sektor.
3. Bagian Perundang-undangan
Pemerintah Kabupaten Bogor menerjemahkan prinsip rule of law melalui penyusunan produk hukum daerah. Sepanjang 2025, telah tersusun:
Rancangan Peraturan Daerah: target 10, realisasi 11
Peraturan Bupati: target 50, realisasi 65
Keputusan Bupati: target 350
Produk hukum memenuhi asas pembentukan peraturan, meliputi dasar hukum jelas, prosedur benar, bentuk baku, dan publikasi resmi.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Subbagian Bina Mental Kerohanian melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas kehidupan beragama. Salah satu kegiatan utama adalah peringatan Hari Santri Nasional yang memperkuat nilai keagamaan, nasionalisme, serta karakter generasi muda. Kegiatan ini mendapat partisipasi tinggi dari masyarakat dan memperkuat harmoni sosial.
—
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Lingkup koordinasi meliputi DLH, DPMPTSP, Dishub, Disbudpar (aspek pariwisata), Distanhorbun, Diskanak, DiskopUKM, Disdagin, DKP, Disnaker, DPUPR (pekerjaan umum), DPKPP (perumahan dan permukiman), BUMD, BLUD, dan instansi vertikal.
1. Bagian Perekonomian
Pada triwulan II/2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor mencapai 5,52 persen, melampaui Jawa Barat (5,23 persen) dan nasional (5,12 persen).
Pengendalian Inflasi Daerah
TPID memastikan stabilitas harga melalui pemantauan harian, pengawasan distribusi, dan menjaga ketersediaan pangan. IPH menunjukkan inflasi stabil, bahkan beberapa kali deflasi berkat produksi pangan yang melimpah.
2. Bagian Sumber Daya Alam
Program strategis dijalankan untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem.
a. Kerja Sama Peningkatan 9 Ruas Jalan TNGHS
Kementerian LHK telah menyetujui pembangunan ±42 km jalan dan pembahasan draf PKS sedang berjalan.
b. Penataan Batas Rest Area Angkutan Tambang Parung Panjang
Penataan dilakukan di kawasan ±4 ha bekerja sama dengan Perum Perhutani, dilanjutkan penyusunan PKS.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
PBJ memperkuat tata kelola melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi proses, dan pendampingan.
Pelatihan yang dilakukan antara lain:
Sertifikasi PBJP Level 1
Pelatihan PPK Tipe B dan C
Bimtek Perpres 46/2025 dan strategi Minikompetisi E-Katalog
—
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Lingkup koordinasi meliputi Bappedalitbang, BKPSDM, BPKAD, DAP, Diskominfo, dan instansi vertikal.
1. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Rakor SKPD Triwulan III digelar 5 November 2025 menghasilkan beberapa poin penting, seperti percepatan capaian kinerja 2025, kedisiplinan penggunaan anggaran, optimalisasi pendapatan retribusi, validasi aset, penataan kelembagaan, pencatatan belanja modal, dan penyesuaian APBD Perubahan 2025.
Bagian ini juga menyelesaikan penyusunan Perubahan DPA Setda 2025 dan RKA Setda 2026.
2. Bagian Umum
Bagian Umum meluncurkan aplikasi SiKanda (Sistem Kehadiran Non ASN Setda) yang memanfaatkan geotagging dan selfie camera untuk memastikan akurasi kehadiran pegawai non ASN.
3. Bagian Organisasi
Berbagai capaian diraih dalam penataan kelembagaan, penguatan sistem kinerja melalui e-SAKIP, pembangunan Zona Integritas, Roadshow RB, hingga penataan tata laksana melalui penyusunan SOP.
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sepanjang 2025, bagian ini melaksanakan fasilitasi keprotokolan, penyusunan 532 sambutan, dokumentasi 538 kegiatan, notulen, serta layanan media.
Agenda strategis utama adalah fasilitasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025–2030 di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. (Kn/*)
