KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan konsolidasi data yang terarah dan strategis.
Upaya ini diwujudkan dalam pembentukan Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem, yang dipresentasikan dalam rapat pimpinan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Senin (14/7/2025).
PMO ini menjadi tulang punggung penyediaan data dan informasi komprehensif yang krusial bagi setiap langkah penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung. Data yang dihimpun mencakup identifikasi jumlah penduduk miskin ekstrem, pemetaan wilayah kantong-kantong kemiskinan, analisis penyebab kemiskinan, serta verifikasi penerima manfaat dari berbagai program pengentasan.
Informasi tersebut menjadi dasar dalam memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas program, dan merumuskan kebijakan strategis untuk mencapai penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan pentingnya akurasi data dan ketepatan sasaran.
> “Data yang terkumpul akan diolah secara cermat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Provinsi akan menyasar secara spesifik siapa saja masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem dan dari wilayah mana saja mereka berasal, memastikan bantuan tepat sasaran dan berdaya guna,” ujar Sekdaprov.
Senada dengan Sekdaprov, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung, yang berafiliasi dengan Bappeda Provinsi, menjelaskan pentingnya konsolidasi data lintas sektor.
> “Kami ingin menarik seluruh total bantuan, baik dari perorangan maupun sumber lainnya, serta mendata semua dinas yang telah menyalurkan bantuan. Dengan demikian, setiap bantuan dapat disaring dan didistribusikan sesuai sebaran dan lokasi yang paling membutuhkan,” jelas Mahir.
Ia juga menegaskan bahwa pemberian bantuan akan disesuaikan dengan data kebutuhan perorangan, kondisi lingkungan, dan menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap individu. Pendekatan ini memungkinkan layering bantuan agar lebih terintegrasi dan efektif.
Inisiatif PMO ini diyakini membawa dampak positif yang signifikan. Pemerintah Provinsi dapat merumuskan kebijakan berbasis data, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam program pengentasan kemiskinan.
Lebih dari itu, langkah ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan pendekatan berbasis data yang kuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah. (Kn/*)
