KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana menegaskan penanganan kekeringan akibat El Nino tidak bisa hanya mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurut Kostiana, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyiapkan solusi jangka panjang serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Penanganan kekeringan juga tidak boleh hanya berfokus pada Bandar Lampung karena dampaknya berpotensi meluas ke wilayah lain.
“Kalau menurut saya, bantuan air bersih dari BPBD itu sifatnya terbatas. Sejauh mana BPBD bisa memberikan bantuan? Artinya solusinya harus datang dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Kostiana, Kamis (30/7/26).
Ia meminta Pemprov Lampung melalui dinas terkait memberikan edukasi dan solusi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan sumber air, termasuk resapan dan penampungan air bersih.
“Mungkin dari Provinsi Lampung, dinas terkait bisa memberikan edukasi tentang air serapan, penampungan air bersih seperti apa. Itu perlu ada solusi dari dinas terkait untuk pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurut Kostiana, pemerintah juga perlu memikirkan pembangunan infrastruktur penunjang ketersediaan air, terutama untuk wilayah pertanian.
“Berikan edukasi, berikan solusi bagaimana kabupaten/kota bisa mendapatkan air. Contohnya dengan embung, resapan, bak penampungan air dan aliran dari irigasi. Kalau irigasi saja tidak ada, bagaimana kita bisa menghasilkan pertanian dengan baik? Itu yang harus kita pikirkan,” kata Kostiana.
Pertanian Jadi Perhatian
Kostiana mengatakan penanganan kekeringan perlu memperhatikan wilayah kabupaten/kota yang memiliki lahan pertanian luas. Menurut dia, bantuan air bersih tidak cukup untuk mengatasi persoalan kekeringan di wilayah tersebut.
“Kalau mengandalkan bantuan air bersih, seberapa besar BPBD Bandar Lampung bisa membantu? Semua kekeringan bukan hanya Bandar Lampung. Bandar Lampung malah sedikit untuk daerah pertanian. Kabupaten kota seperti Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah yang wilayahnya luas dan memang wilayah pertanian, nah itu seperti apa,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Saat turun ke lapangan dari enam RT di wilayah tersebut semua warga mengajukan permintaan bantuan air bersih.
“Kalau Bandar Lampung kebutuhannya untuk rumah tangga, bukan pertanian. BPBD masih bisa memberikan bantuan. Ada PDAM walaupun dua tiga hari sekali atau setiap hari hanya setengah jam, lumayan masih dapat air. Yang kita pikirkan ini kabupaten kota lain yang wilayahnya besar,” tambahnya.
Kostiana menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam menghadapi kemarau. Pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun langkah bersama agar penanganan tidak bersifat sementara.
“Bagaimana juga masyarakat mempergunakan air dengan bijak pada saat kemarau. Nah bagaimana solusinya, itu kita bicarakan bersama antara pemerintah, DPRD, dan kabupaten/kota,” pungkasnya. (Kn)
