Kinni.id, BANDAR LAMPUNG – Menghadapi ancaman kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino dengan intensitas tinggi atau yang kerap disebut El Nino Godzilla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengalokasikan kegiatan penyediaan bantuan sarana dan prasarana guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Bagian Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan persiapan dilakukan melalui penyediaan fasilitas air bersih yang akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air.
Pelaksanaan kegiatan dibagi ke beberapa wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan akses air bersih di Lampung dengan melibatkan pihak penyedia. Langkah ini dilakukan agar distribusi bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini,” ujar Wahyu, Senin (13/7/2026).
Selain menyiapkan distribusi bantuan air bersih, BPBD Provinsi Lampung juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan untuk memperkuat mitigasi melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destagana). Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi ancaman bencana, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun kemandirian desa menghadapi kondisi darurat, termasuk ancaman kekeringan ekstrem akibat El Nino.
“Melalui kolaborasi tersebut, BPBD berharap edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat pedesaan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan air bersih saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan sumber daya air secara mandiri,” terang Wahyu.
BPBD Provinsi Lampung menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh kegiatan penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, berjalan sesuai ketentuan dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah Lampung.
Sementara itu, menanggapi pemberitaan yang menuding salah satu rekanan penyedia menggunakan NPWP ganda, pihak penyedia membantah tudingan tersebut. Menurut mereka, tuduhan itu tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak masuk akal, baik secara logika maupun sistem administrasi perpajakan.
Pihak penyedia menjelaskan penggunaan NPWP ganda dalam proses pengadaan pemerintah hampir tidak mungkin terjadi karena seluruh data perpajakan telah terintegrasi dengan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa. Jika terdapat NPWP yang bermasalah, terduplikasi, atau tidak sesuai identitas wajib pajak, sistem akan melakukan validasi secara otomatis, menolak proses administrasi, bahkan memblokir data yang tidak memenuhi persyaratan.
Dengan mekanisme verifikasi tersebut, pihak penyedia menilai tudingan penggunaan NPWP ganda seharusnya didukung bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi. Mereka juga menyatakan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diperlukan oleh pihak berwenang.
Menanggapi isu dugaan kejanggalan dalam penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan, BPBD Provinsi Lampung juga membantah tudingan tersebut. Menurut BPBD, seluruh proses penunjukan penyedia maupun kerja sama dengan mitra telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan administrasi, serta mekanisme yang berlaku.
BPBD menegaskan seluruh tahapan verifikasi dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas di bidang kebencanaan guna mendukung peningkatan kesiapsiagaan. Selain itu, seluruh kegiatan penanggulangan bencana, termasuk penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat yang terdampak. (Kn/*)
