Kinni.id, Bandar Lampung – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan APBD Provinsi Lampung.
Menurut Yusnadi, data ekonomi yang akurat tidak boleh hanya berhenti sebagai laporan statistik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, pekerja informal, pelaku usaha kecil, dan keluarga rentan.
“Fraksi PKS mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Tetapi kami ingin menegaskan, data jangan berhenti menjadi angka. Data ekonomi harus menjadi dasar APBD yang jujur, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat,” ujar Yusnadi, Jumat (3/7/2026).
Ia menyoroti pelaksanaan SE2026, khususnya pentingnya data yang akurat dalam membangun perekonomian daerah. Menurutnya, sebanyak 8.619 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi di 15 kabupaten/kota hingga akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juni, realisasi pencacahan di Lampung telah mencapai sekitar 21,16 persen.
Yusnadi menilai capaian tersebut merupakan langkah positif. Namun, menurutnya, pekerjaan yang lebih besar justru dimulai setelah seluruh data terkumpul.
Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan konkret dalam APBD, mulai dari belanja infrastruktur, penguatan UMKM, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan sektor pertanian, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Kalau datanya akurat, maka kita bisa tahu sektor mana yang benar-benar hidup, UMKM mana yang perlu dukungan, wilayah mana yang butuh intervensi, dan belanja apa yang paling berdampak. APBD tidak boleh disusun berdasarkan asumsi atau rutinitas, tetapi harus berbasis fakta lapangan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, mengatakan data yang valid dan kebijakan fiskal yang jujur merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Lampung yang berkelanjutan.
Menurut Heni, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, baik melalui pengisian mandiri secara daring maupun pendataan lapangan dari pintu ke pintu hingga Agustus 2026, harus dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi.
“Data yang akurat dan kebijakan fiskal yang jujur penting menjadi tumpuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Data yang valid akan menjadi dasar menyusun perencanaan, menentukan prioritas, juga memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Heni.
Ia menjelaskan, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, produktivitas sektor unggulan, hingga kebutuhan infrastruktur secara lebih tepat.
“Dengan data yang akurat, pemerintah akan terbantu dalam mengidentifikasi potensi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, produktivitas sektor unggulan, hingga kebutuhan infrastruktur secara lebih tepat,” kata Heni.
Karena itu, Heni menilai pengelolaan fiskal daerah harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Fiskal yang jujur akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menguatkan ekonomi yang inklusif,” tegas Heni.
Yusnadi juga mengingatkan bahwa data ekonomi berkaitan langsung dengan kejujuran fiskal daerah. Menurutnya, APBD harus transparan dalam menggambarkan kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja, beban pembiayaan, hingga pekerjaan infrastruktur yang masih menjadi tanggungan daerah.
“Kejujuran fiskal itu penting. Rakyat berhak tahu kemampuan keuangan daerah, prioritas belanja, dan sejauh mana APBD menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai data ekonomi sudah lengkap, tetapi belanja daerah tetap tidak berubah dan tidak menyasar masalah utama,” kata Yusnadi.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dashboard ekonomi daerah berbasis hasil Sensus Ekonomi 2026. Dashboard tersebut dinilai perlu memuat peta UMKM, sektor usaha dominan, sebaran tenaga kerja, basis pajak dan retribusi, wilayah dengan potensi ekonomi baru, serta keterkaitannya dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
Menurut Yusnadi, data tersebut juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat basis pendapatan daerah secara adil, bukan sekadar meningkatkan pungutan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan peningkatan PAD lahir dari perluasan basis ekonomi, kepatuhan yang sehat, pelayanan publik yang baik, dan iklim usaha yang kondusif.
“PAD yang kuat harus lahir dari ekonomi yang sehat. Jangan sampai rakyat kecil dan UMKM dibebani, sementara potensi besar tidak tergarap. Data Sensus Ekonomi harus membantu pemerintah membedakan mana yang perlu difasilitasi, mana yang perlu diberi insentif, dan mana yang memang menjadi potensi penerimaan daerah,” ungkap Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Lampung Timur itu.
Sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Lampung Timur, Yusnadi menyampaikan lima rekomendasi. Pertama, menyusun dashboard hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis perencanaan APBD. Kedua, memetakan UMKM, sektor informal, koperasi, pelaku usaha mikro, dan sektor unggulan daerah. Ketiga, menghubungkan data ekonomi dengan program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan belanja infrastruktur. Keempat, menggunakan data untuk memperkuat PAD secara adil, transparan, dan tidak membebani kelompok rentan. Kelima, membuka ruang koordinasi antara BPS, Bappeda, Bapenda, OPD teknis, DPRD, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
“Fraksi PKS akan mengawal agar Sensus Ekonomi 2026 benar-benar menjadi fondasi kebijakan pembangunan Lampung. Data harus menjadi jalan menuju APBD yang lebih jujur, ekonomi yang lebih inklusif, dan pelayanan publik yang lebih terasa bagi rakyat,” pungkas Yusnadi. (Kn/*)
