KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung menandatangani komitmen bersama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Desa Tapis, serta peningkatan capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2025–2030.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025). Menteri PPPA Arifah Fauzi hadir langsung bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Ratna Susianawati, serta seluruh kepala daerah atau perwakilannya.
Wagub Jihan menyampaikan, kehadiran Menteri PPPA di Lampung menjadi motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.
“Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk mendukung berbagai program strategis yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA, melalui Dinas PPPA, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan lintas sektor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Lampung memiliki sejumlah agenda utama yang akan disinergikan, dikolaborasikan, dan dijalankan bersama. Di antaranya, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Provinsi Layak Anak (Provila), serta penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Program Desa Tapis, yakni Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Program ini merupakan desa binaan hasil kolaborasi TP PKK Provinsi Lampung, Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota, dan elemen masyarakat.
Wagub menegaskan, Pemprov Lampung memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Menurut data Aplikasi Simfoni Kemen PPPA, dalam lima tahun terakhir Lampung mencatat tren kenaikan kasus kekerasan.
“Karena itu, kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan Forum Puspa (Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak). Selain itu, kami meningkatkan sistem layanan rujukan terpadu serta membangun jejaring kerja sama lintas sektor agar setiap korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Lampung juga akan mengoptimalkan aplikasi Lampung-in sebagai pusat laporan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pelaporan Kemen PPPA. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus sekaligus menekan angka kekerasan.
Di akhir sambutannya, Jihan berharap seluruh pihak ikut bersinergi mengatasi persoalan tersebut.
“Semua capaian dan komitmen itu membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, maupun elemen masyarakat. Kami meyakini, arahan dan dukungan dari Kementerian PPPA akan semakin memperkuat langkah kami di daerah,” ujarnya.
“Oleh karena itu, melalui momentum kehadiran Ibu Menteri di Provinsi Lampung ini, kami tegaskan kembali komitmen seluruh kepala daerah untuk mendukung program-program Kementerian PPPA melalui Dinas PPPA, secara konsisten, berkelanjutan, dan terintegrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi komitmen Lampung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan masyarakat.
“Kami ingin sekali bersinergi, berkolaborasi apa yang bisa kita lakukan bersama di Ruang Bersama Indonesia ini untuk menguatkan masyarakat kita menjadi desa-desa yang ideal. Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita memberikan solusi dan jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi kita bisa lebih diperkuat lagi,” ujarnya. (Kn/*)
