KINNI.ID, BATAM — Komisi III DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas pelayanan air bersih bagi warga Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Senin (8/9/2025).
Persoalan distribusi air bersih di wilayah ini sudah berulang kali dibahas, namun solusi yang ditempuh belum mampu mengatasi aliran air yang sangat kecil bahkan sering mati.
Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Batam, dipimpin langsung Ketua Komisi III, Muhammad Rudi. Sejumlah anggota hadir, antara lain Rival Pribadi, Muhammad Dyco Barcelona Maryon, Anang Adhan, Welfentius Tindaon, Siti Nurlailah, H. Suryanto, dan Jamson Silaban. Hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, serta Sekretaris Komisi IV, Asnawati Atiq.
Menariknya, agenda ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang hadir bersama Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, dan jajaran manajemen Air Batam Hilir (ABH). RDPU juga menghadirkan perwakilan masyarakat, mulai dari ketua RW, LPM, pihak puskesmas, SMAN 14 Batam, hingga tokoh warga Batu Merah dan Tanjungsengkuang.
Dalam forum itu, warga kembali menyampaikan keluhan soal sulitnya mendapatkan air bersih. Penyediaan tandon dinilai tidak efektif karena terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan harian. Suplai mobil tangki pun dianggap tidak terjadwal dengan jelas.
“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Saat ini tandon yang dibangun terutama yang di bagian atas malah turun kembali ke tandon di bawah sehingga kami di atas bukit tidak kebagian air,” kata seorang perwakilan warga.
Kondisi ini berdampak pada ribuan rumah tangga serta fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, puskesmas, dan sekolah. Pihak SMAN 14 Batam bahkan menyebut kondisi darurat karena hampir seribu siswanya terpaksa menggunakan toilet masjid sekitar yang juga kekurangan pasokan air.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmen pemerintah mencari solusi cepat dan jangka panjang. “Untuk solusi jangka panjang, kita targetkan masalah distribusi bisa teratasi pada pertengahan 2026. Infrastruktur air yang sedang dibangun harus benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Ia juga memastikan langkah jangka pendek segera ditempuh, seperti menambah jumlah armada mobil tangki dan memperbaiki jadwal distribusi.
Meski warga mendesak agar solusi permanen segera diwujudkan, Amsakar meminta waktu agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan ini ditujukan sebagai solusi berkelanjutan, bukan sementara.
Rapat berlangsung dinamis dengan banyak masukan. Komisi III DPRD Batam berjanji terus mengawal persoalan tersebut. “Kita sama-sama mengawal ini dan jika ada permasalahan segera sampaikan untuk dapat dikoordinasikan langsung dengan pihak ABH dan BP Batam,” tegas Muhammad Rudi. (Iwan)
