KINNI.ID, TULANG BAWANG – Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD. Rakor membahas perkembangan situasi terkini di Indonesia, pengendalian inflasi 2025, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (2/9/2025).
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya langkah cepat dan proaktif dari kepala daerah dalam merespons dinamika sosial. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak warga negara, namun harus dilaksanakan secara tertib dan damai.
“Terima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah proaktif meredam isu-isu di daerah. Kebebasan bersuara adalah hak semua warga, namun harus dilakukan dengan damai,” ujar Mendagri.
Mendagri juga mengimbau tokoh daerah berperan aktif mengajak masyarakat menjaga ketenteraman dan tidak mudah terprovokasi. Ia menambahkan, daerah yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan harus segera melakukan perbaikan demi memulihkan aktivitas ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
“Datangi para pendemo, dengarkan aspirasinya. Jangan takut. Mereka hanya ingin didengar. Memang tidak semua persoalan bisa selesai dalam sehari, tapi menampung aspirasi dapat meredakan ketegangan dan mencegah tindakan anarkis,” jelasnya.
Selain Wakil Bupati, rakor ini juga diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, asisten bidang perekonomian dan pembangunan, Forkopimda, pimpinan cabang Bulog, Kepala BPS, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PU & PR, Kepala DPMPKK, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Pertanian, serta Kabag SDA dan Kabag Perekonomian.
Rakor ini menjadi wadah pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah menjaga stabilitas nasional, mengendalikan inflasi, serta mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas pembangunan nasional. Melalui arahan Mendagri dan Kepala Staf Kepresidenan, pemerintah daerah didorong terus hadir di tengah masyarakat, memastikan keamanan dan ketertiban terjaga, serta mengoptimalkan peran lintas sektor dalam menekan inflasi dan mendukung pemulihan ekonomi. (Dn/kn)
