KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Banjir yang melanda beberapa titik di Kota Bandar Lampung mendorong Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyerukan pemerintah kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran guna penanganan banjir yang efektif dan berkelanjutan.
Agus Djumadi menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur seperti drainase, siring, dan sungai sebagai langkah utama mengatasi banjir yang kerap terjadi.
“Musibah tidak bisa ditolak, tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan langkah strategis. Komisi 3 telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengkaji penanganan banjir, mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran,” ujar dia di Langkapura, Bandar Lampung, Sabtu (22/2/2025).
Ia juga menyoroti instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sebagai momentum bagi Pemkot Bandar Lampung untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak prioritas.
“Efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk penanganan banjir yang lebih konkret,” tambah Agus.
Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung berkomitmen mendorong revisi anggaran agar penanganan banjir, perbaikan drainase, dan jalan menjadi prioritas utama.
“Langkah ini penting demi kenyamanan dan keselamatan warga,” tegas dia.
Agus berharap Pemkot segera mengambil tindakan nyata dan mempercepat rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir.
DPRD Kota Bandar Lampung, khususnya Komisi 3, akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Kota Bandar Lampung juga dilanda banjir bandang pada Jumat, 17 Januari 2025, lalu.
Pemkot Bandarlampung telah menyelesaikan pendataan kerusakan akibat banjir yang melanda beberapa wilayah di kota tersebut dan mengalokasikan Rp10 miliar untuk pemulihan pascabanjir.
Berdasarkan hasil pendataan, Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung Iwan Gunawan menyatakan bahwa pemerintah setempat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pemulihan dan rehabilitasi pascabanjir.
“Kami sudah mendata dan sedang menyusun perencanaan untuk pembangunannya. Jadi, kami memperkirakan penataan dan rehabilitasi pascabanjir menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar dari seluruh kecamatan yang terdampak,” ujar Iwan Gunawan di Bandarlampung, Jumat (7/2/2025) lalu.
Iwan menegaskan bahwa proses perencanaan sedang dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran.
“Sekarang sedang dihitung perencanaannya supaya tidak salah sasaran dan tidak salah dalam pengukuran,” kata dia.
Menurut Iwan, sebagian besar kerusakan terjadi pada fasilitas umum, terutama saluran drainase yang mengalami kerusakan parah.
Selain itu, terdapat dua unit sekolah yang terdampak, meskipun kerusakannya tidak terlalu besar.
“Kalau bisa kami perbaiki dengan anggaran yang ada, akan kami perbaiki dengan anggaran yang ada,” tegas dia.
Anggaran sebesar Rp10 miliar tersebut bersumber murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandarlampung tanpa bantuan dari pemerintah pusat. (KN/*)
