Kinni.id, Bandarlampung – Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Mendagri di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (9/10/2023).
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, tingkat Inflasi Nasional pada September 2,28% (yoy) dan 0,19% (mtm), menurun jauh bila dibandingkan pada September 2022 sebesar 5,95%.
Walaupun inflasi relatif terkendali, Mendagri mengajak seluruh pihak terkait untuk berkontribusi serta berperan aktif dalam mengatasi kenaikan harga di berbagai komoditas.
” Fokus daerah mana yang naik, kita tekan. Daerah yang sudah bagus, inflasinya terkendali di bawah nasional berusaha untuk bisa diturunkan. Kita fokus pada komoditas apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan di daerah itu, ” kata Mendagri.
Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan BPS serta melakukan pengecekan langsung di lapangan oleh Satgas Pangan.
Tak hanya itu, Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi terkait kenaikan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas. Seperti beras, gula pasir, jagung, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit.
” Hal tersebut sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo kepada seluruh pemerintah daerah untuk menggencarkan Gerakan Pangan Murah serta melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk menurunkan harga beras, ” kata Mendagri.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mengungkapkan, dalam rangka mendukung stabilitas harga beras Pemprov Lampung akan segera menggelar pasar murah.
” Atas persetujuan Gubernur , Pemerintah Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan segera menggelar pasar murah, ” ujarnya.
Pasar murah tersebut akan menggunakan alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD Pemprov Lampung dan bersinergi dengan stakeholder/lembaga terkait.
Disisi lain, Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) Sarwo Edhy mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) dan bantuan penanganan stunting ( telur dan daging ayam ) untuk 1,446 juta Keluarga Berisiko Stunting ( KRS ) untuk periode September, Oktober, dan November.
Pada kesempatan itu, Bapanas juga mengimbau Kepada Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. (Lia)
