K3PP Soroti Masalah Dugaan Pelanggaran Pengangkatan Tiga Aparatur RK Tiyuh Gunung Timbul Menjadi Masalah Hukum

0
214

Kinni.id, Tulang Bawang Barat – Ketua kajian keritis pembangunan publik (K3PP) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung Soroti masalah pengangkatan tiga orang yang dijadikan aparatur RK oleh Nur kamid kepalo Tiyuh-desa Gunung Timbul kecamatan Tumijajar tidak menggunakan Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas otomatis akan menjadi masalah hukum.

Ahmad Basri mengatakan masalah tersebut seharusnya tidak perlu terjadi di Kabupaten Tubaba jika memahami mekanisme administratif tata cara syarat pencalonan. Panitia seleksi
(Pansel) harus berpedoman pada aturan syarat-syarat material penerimaan aparatur desa-tiyuh.

“Ada dua (2) syarat paling urgen penting yang tidak boleh dilanggar oleh panitia seleksi ( pansel) terhadap penerimaan calon aparatur desa -Tiyuh gunung timbul masalah ijazah. Minimalah tamatan SMA atau yang setara yang dilegalisir,” ujarnya, Kamis (26/05/22).

“Kedua usia minimal 20 tahun – 42 tahun. Mereka misalkan yang kini sedang melaksanakan pendidikan penyetaraan SMA melalui sekolah paket C belum selesai tidak bisa mendaftar. Karna dianggap belum lulus-selesai,” tegasnya.

Menurut Ahmad Basri Aktivis jebolan fakultas ilmu sosi politik universitas muhammadiyah jogjakarta tahun 1997 itu Jika dua syarat tersebut tidak dimiliki oleh calon aparatur Desa ( Tiyuh) maka secara otomatis gugur dengan sendiri.

“Jika terbukti ada yang masuk dan diterima sebagai aparatur Tiyuh oleh panitia seleksi hingga sampai dilantik resmi. Maka akan jelas menjadi masalah hukum. Kedua belah pihak akan menanggung jawabkan semua perbuatannya,” tuturnya.

Dia memaparkan Dalam permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan perangkat desa legalitasnya sudah jelas harus ditaati tidak boleh di langgar.

“Pegang aturan tersebut oleh panitia seleksi (Pansel) jika belum paham pansel bisa konsultatif kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh sebagai mediator jika ditemukan permasalah di lapangan. Itulah salah fungsi keberadaan DPMT Tubaba,” cetusnya.

BACA JUGA :   PLN Bersama YBM PLN Gelar Sosialisasi dan Kegiatan Sosial di Desa Tata Karya

Dia berharap masalah tersebut dapat menjadi perhatian pihak DPDR dan inspektorat Tubaba dan APH, agar persoalan tersebut tidak terulang kembali di tiyuh yang lainnya di Tubaba

“Saya berharap pihak terkait harus mengambil tindakan untuk melakukan penelusuran di tiyuh tersebut jika ditemukan ada unsur pidana kesengajaan yang dilakukan pihak pemerintah tiyuh kiranya dapat diproses sesuai aturan Hukum yang berlaku,” pungkasnya. (DN/KN)

Facebook Comments