KINNI.ID, LAMPUNG TENGAH – Masa reses DPRD Provinsi Lampung pada Agustus 2026 dimanfaatkan Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung Muhammad Ghofur untuk turun langsung dan bergotong royong bersama masyarakat membangun jembatan penghubung Dusun 4 dan Dusun 6, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah.
Jembatan tersebut dibangun melalui swadaya masyarakat dengan nilai diperkirakan mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta. Keberadaan jembatan dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Ghofur, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Tengah sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung bidang pembangunan dan infrastruktur, mengatakan reses bukan hanya menjadi kesempatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, reses juga menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk hadir dan melihat langsung kebutuhan masyarakat.
“Warga masyarakat kita sedang bergotong royong membangun jembatan yang menghubungkan Dusun 4 dan Dusun 6 Kalirejo dengan swadaya masyarakat. Nilainya sekitar Rp200 sampai Rp300 juta. Di masa reses ini saya ikut bersama warga, karena kita ingin hadir dan melihat langsung kebutuhan masyarakat,” kata Ghofur.
Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut menunjukkan masih kuatnya semangat gotong royong masyarakat. Warga bersama-sama mengerahkan tenaga, pikiran, dan sumber daya untuk membangun infrastruktur yang mereka butuhkan.
Namun, Ghofur menekankan jembatan tersebut bukan sekadar bangunan fisik. Infrastruktur penghubung antardusun memiliki peran penting dalam memperlancar aktivitas masyarakat, mulai dari akses menuju sekolah dan pelayanan publik hingga mendukung kegiatan pertanian dan perdagangan.
“Bagi masyarakat desa, satu jembatan bisa memiliki manfaat ekonomi yang besar. Petani lebih mudah membawa hasil panen, distribusi barang lebih lancar, anak-anak lebih mudah menuju sekolah dan masyarakat lebih cepat mengakses pasar maupun pelayanan lainnya,” ujarnya.
Karena itu, menurut Ghofur, manfaat pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan nilai proyek. Jembatan senilai Rp200 juta hingga Rp300 juta dapat memberikan manfaat jauh lebih besar apabila setiap hari menjadi jalur pergerakan masyarakat dan hasil produksi.
Ia juga menegaskan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar. Sebaliknya, inisiatif masyarakat harus mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah sesuai kewenangannya.
“Gotong royong adalah kekuatan masyarakat kita. Tetapi bukan berarti seluruh kebutuhan infrastruktur kemudian dibebankan kepada warga. Ketika masyarakat sudah menunjukkan inisiatif sebesar ini, pemerintah harus menangkapnya sebagai aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Ghofur mengatakan berbagai kebutuhan infrastruktur yang ditemukan selama reses akan menjadi bagian dari aspirasi yang diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan, dengan menyesuaikan kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Reses tidak harus selalu berada di dalam ruangan. Ketika masyarakat sedang membangun jembatan, kita datang, ikut bergotong royong sekaligus mendengarkan persoalan mereka. Dengan begitu, aspirasi yang kita bawa bukan hanya berdasarkan laporan, tetapi kondisi yang kita lihat langsung di lapangan,” katanya.
Ghofur berharap jembatan tersebut segera dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Dusun 4, Dusun 6, dan wilayah sekitarnya.
“Yang dibangun masyarakat bukan hanya penghubung dua dusun. Jembatan ini membuka akses menuju lahan produksi, pasar, sekolah, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan warga,” pungkas Muhammad Ghofur. (Kn/*)
