KINNI.ID, JAKARTA – Tim Pengamanan PTPN I Regional 7 Kebun Bergen, Lampung Selatan, menerima penghargaan resmi dari Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Holding). Apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Aset Holding Perkebunan Nusantara, Komjen Pol (Purn) Agung Setya Imam Efendi, di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Penghargaan tersebut diterima oleh empat anggota Satpam Kebun Bergen, yakni Ratno, Triyono, Ariyanto, dan Heri Supriadi, yang bertugas menjaga keamanan wilayah operasional di bawah kendali tim BKO TNI. Turut hadir mendampingi dalam penyerahan penghargaan tersebut Asisten Pertanahan dan Keamanan PTPN I Regional 7 Jhon Iwan Kurniawan, Asisten Personalia Kebun Bergen Angga Harris Saputra, serta lima personel BKO TNI, yaitu Peltu Suliandi, Serka Daenul, Serda Chandra Saragih, Serda Jumadin, Koptu Andie Budie, dan Koptu Santoso.
Dalam pengarahannya, Direktur Aset PTPN III Holding Agung Setya Imam Efendi menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petugas yang berhasil meminimalisasi gangguan keamanan, khususnya aksi pencurian produksi karet. Ia menegaskan bahwa pengamanan aset merupakan prioritas strategis dan pondasi utama operasional perusahaan.
“Aspek keamanan adalah elemen utama dalam operasional perusahaan. Tanpa rasa aman, tidak akan ada produksi dan produktivitas. Jika faktor keamanan terjaga, akan timbul rasa nyaman dalam bekerja. Ketika siklus operasional berjalan dengan nyaman, otomatis produksi dan produktivitas optimal dapat tercapai,” ujar purnawirawan jenderal polisi bintang tiga tersebut.
Agung menambahkan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, keberanian, dan profesionalisme personel pengamanan dalam melindungi aset perusahaan yang merupakan bagian dari kekayaan negara. Menurutnya, setiap jengkal lahan dan fasilitas yang dikelola PTPN adalah amanah rakyat yang wajib dijaga bersama.
“PTPN adalah perusahaan milik negara. Karena itu, menjaga aset PTPN sejatinya adalah menjaga negara. Keuntungan yang dihasilkan perusahaan pada akhirnya akan kembali kepada negara untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agung.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang solid antara personel pengamanan internal dan aparat BKO TNI di Kebun Bergen. Keberhasilan menggagalkan berbagai potensi pencurian membuktikan efektivitas kolaborasi di lapangan. Agung mengingatkan agar proses hukum yang ditempuh terhadap para pelaku, termasuk mekanisme restorative justice, tidak mengendurkan kewaspadaan maupun semangat petugas dalam menjalankan amanah.
“Penegakan hukum memiliki mekanismenya sendiri, namun komitmen kita menjaga aset negara tidak boleh surut. Area perkebunan harus tetap aman agar terus produktif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Agung menekankan bahwa PTPN bukan sekadar entitas bisnis komersial, melainkan BUMN yang mengemban mandat mengelola aset strategis nasional. Oleh sebab itu, seluruh insan PTPN memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang sama untuk mencegah kebocoran aset serta memastikan keberlanjutan usaha.
“Kita bukan perusahaan swasta. Aset yang kita kelola adalah milik negara, sehingga orientasi utama kita adalah menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi bangsa,” ia memungkasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan TJSL PTPN I, Dinnar Arrafah Utang, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari pihak Holding. Ia menilai penghargaan ini menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi jajaran pengamanan di tingkat tapak.
“Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga aset perusahaan. Kami berkomitmen memastikan aset negara tetap aman, produktif, dan berdaya guna,” kata Dinnar.
Menanggapi pengarahan Direktur Aset, Asisten Pertanahan dan Keamanan PTPN I Regional 7 Jhon Iwan Kurniawan bersama Asisten Personalia Kebun Bergen Angga Harris Saputra menyatukan komitmen untuk memperkuat sistem pengamanan di wilayah operasional Kebun Bergen. Langkah strategis yang akan ditempuh meliputi peningkatan kapasitas personel, pengawasan intensif berbasis pemetaan kerawanan, serta penguatan sinergi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum guna memitigasi risiko gangguan keamanan. (Kn/*)
