KINNI.ID, TANGGAMUS – Dalam upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyelenggarakan kegiatan Product Matching dan edukasi pasar modal secara hybrid.
Kegiatan ini ditujukan kepada 1.000 peserta yang hadir secara langsung maupun daring. Para peserta berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendidik, perangkat daerah, dan perangkat desa di Kabupaten Tanggamus.
Acara tersebut dihadiri Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Staf Ahli Gubernur Lampung, serta perwakilan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Phintraco Sekuritas, Bank Lampung, dan BPRS Tanggamus.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional TPAKD untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal dan aman, termasuk pasar modal.
“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan konsumen. Salah satu bentuk nyatanya adalah penguatan literasi dan inklusi melalui TPAKD. Kami percaya, peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 0,65%. Maka itu, sektor pasar modal menjadi fokus literasi tahun ini, untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal dan pinjaman online yang menjerat,” ujar Indah.
Dalam kesempatan itu, puluhan peserta difasilitasi untuk membuka rekening saham secara gratis oleh BEI dan Phintraco Sekuritas. Peserta diharapkan mulai belajar berinvestasi secara legal serta menjadi agen edukasi di lingkungan ASN dan masyarakat.
Materi edukasi disampaikan oleh narasumber dari OJK, BEI, dan perusahaan sekuritas dengan topik-topik seperti kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pengenalan saham, serta pemanfaatan teknologi keuangan digital.
Staf Ahli Gubernur Lampung, Achmad Saefulloh, menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar kepada masyarakat. Dengan jumlah ASN Tanggamus sekitar 5.196 orang, mereka menjadi segmen penting dalam memperluas inklusi keuangan.
“Literasi keuangan bukan sekadar soal keuntungan investasi, tetapi kemampuan memahami dan mengelola risiko keuangan secara bijak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanggamus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan regulator dalam mencegah maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online di kalangan ASN. Ia meminta Dinas Kominfo untuk proaktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi.
Bupati juga mendorong agar sektor perbankan lokal, termasuk BPRS, menerima masukan dari OJK guna memperkuat dukungan terhadap pembiayaan daerah, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi literasi keuangan berkelanjutan. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung berada pada angka 80,51% dengan tingkat literasi 66,46%, masih di bawah target RPJPD 2025 sebesar 85,5%.
Di tingkat nasional, inklusi keuangan mencapai 75,02%, sementara literasi pasar modal baru sebesar 17,78% dengan tingkat inklusi pasar modal hanya 1,34%.
Melalui kegiatan ini, OJK berharap masyarakat—terutama ASN—dapat mengakses produk keuangan secara aman dan terhindar dari risiko penipuan. (Kn/*)Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasari (kedua dari kiri), berfoto bersama Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi (tengah) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus usai kegiatan edukasi pasar modal dan Product Matching di Aula Sekretariat Pemkab Tanggamus. (Kn/*)
