KINNI.ID, BANDAR LAMPUNG – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Lampung hingga akhir September 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan meningkat, defisit terkendali, dan berbagai program sosial berjalan efektif menekan angka kemiskinan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
“APBN terus berperan sebagai peredam gejolak (shock absorber) terhadap dampak ketidakpastian global,” ujar Purwadhi di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kamis (30/10/25).
Menurut dia, hingga akhir September 2025 pendapatan negara di Lampung telah mencapai Rp7,98 triliun atau 71,68 persen dari target, tumbuh 11,99 persen dibanding tahun lalu.
“Penerimaan pajak meningkat cukup signifikan, terutama dari sektor perdagangan internasional yang tumbuh lebih dari 170 persen,” katanya.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp23,09 triliun atau 71,93 persen dari pagu, dengan defisit menurun 13,41 persen dibanding periode sama tahun lalu.
“Defisit yang terkendali menunjukkan efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan yang lebih baik,” ujar Purwadhi.
Purwadhi menambahkan, sektor ekspor Lampung pada Agustus 2025 mencatat surplus US$462 juta, didorong peningkatan ekspor produk pertanian dan industri pengolahan.
“Harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara ikut menguat, memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ucapnya.
Selain kinerja fiskal, pemerintah juga menilai program sosial dan pembangunan strategis di Lampung berjalan efektif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1,75 juta penerima atau 86 persen target, sementara Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan 4.352 unit rumah senilai Rp520 miliar.
“Bantuan sosial terbukti menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan kemiskinan,” kata Purwadhi.
Berdasarkan data DJPb, belanja bansos pemerintah pusat di Lampung mencapai Rp22,96 triliun sejak 2020. Program tersebut menurunkan tingkat kemiskinan dari 12,76 persen pada 2020 menjadi 10 persen pada Maret 2025, dan kemiskinan ekstrem dari 1,32 persen menjadi 0,90 persen.
“Sinergi fiskal dan kebijakan sosial akan terus kami jaga agar pertumbuhan ekonomi Lampung tetap inklusif dan berkelanjutan,” ujar Purwadhi menegaskan. (Kn)
